STUDI EMPIRIK TENTANG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG

M. Kuswantoro

Abstract


ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the implementation of local revenue management and the implementation of local revenue arrangement according to the legislation in Banten Province. Research data are collected from any literature reviews, research results, and interview with some stockholders and scholars. The research result show that Banten Province has large
potency of local revenue. However, there are some weaknesses on the implementation, particularly the allocation fund for planning requirement could not be met.

 


Full Text:

PDF

References


Ahmad. (2008). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta.

Basuki. (2008). Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta.

Badrudin, Rudy. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2011). Transfer ke Daerah dalam APBN. Setjen DPR RI, Jakarta

Darise, Nurlan.(2009). Pengelolaan Keuangan Daerah: Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislative Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peratura Pemerintah dan 15 Permendagri. PT. Indeks, Jakarta.

Farida, Maria Indrati, S. (1998). Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius, Jakarta.

Hancock, Dora. (1997). Taxation: Policy & Practice. Thomson Business Press, UK.

Huda, Ni’matul. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah. Nusa Media, Bandung.

Kuncoro, Mudrajad. (2014). Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah . Penerbit Erlangga, Jakarta.

Indonesian Rapid Decentralization Appraisal. (2002). Decentralization and Local Governance in Indonesia: First and Second Report on the Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA). Asia Foundation, Jakarta

LPEM-FEUI, MPKP-FEUI, dan Ditjen PKPD-Departemen. (2002). Keuangan, Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno. (2005). Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno. (2007). Penemuan Hukum; Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta.

P, Arifin Soeria Atmaja. (2009). Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik. Rajawali Pers, Jakarta.

R, M, Khairul Muluk. (2007). Desentralisasi & Pemerintahan Daerah. Bayumedia Publishing, Malang.

Rahajeng, Anggi. (2006). Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). Perpajakan: Teori dan Aplikasi. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sinurat, Marja. (2015). Akutansi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Pustaka Rahmat, Bandung.

Sinurat, Marja dan Horas Maurits Pajaitan.(2017). Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Bandung; Pustaka Rahmat, Bandung.

Siregar, Anshari. (2005). Mempertahankan Hak Atas Tanah. Medan: Multi Grafik, Medan.

Suratman, Eddy dkk. (2009). Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan pendapatan Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Suwanda, Dadang. (2014). Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah. PPM Manajemen, Jakarta.

Yani, Ahmad. (2013). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

INTERNET

Joko Tri Haryanto, Kebijakan Strategis Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2016 , https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/kebijakan-strategis-transfer-ke-daerah-dan-danadesa- 2016, diakses tanggal 2 September 2017.

Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional”,

http://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info__20091015133401__2370__0.p df, diunduh 15 Februari 2016.

Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Raja Ali Haji, Kajian Evaluasi Perda Bintan , http://law.umrah.ac.id/wpcontent/

uploads/2015/06/KAJIAN-EVALUASI-PERDA-BINTAN.pdf, diakses tanggal 2September 2017

SMERU, Regional Autonomy and Investment Opportunity: the Case in Three Districts in West Java Province, (Indonesian ve rsion), http://www.smeru.or.id/report/field/ .

Yusuf, Peta Konsep Desentralisasi dan pemerintahan Daerah Bab 10,

http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2013/11/Peta-Konsep-Desentralisasi-dan-


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ekonomi-Qu

Journal of Ekonomi-Qu has been indexed by:

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Contact Person:

Sugeng Setyadi
Department of Development Economics
Faculty of Economics dan Business 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Address: Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Indonesia, 42124.
Cell Phone: +6283812848080
Phone: +62254 280330 ext 125
E-mail: jequ@untirta.ac.id
E-mail (personal): gengsetya@gmail.com