KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN: PERSPEKTIF PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN INDONESIA

Suheri Suheri, Yoyok Cahyono, Dabella Yunia

Abstract


This study aimed to examine the influence of local revenues (seen from the number of PAD), and audit findings on the performance of local government. This research was conducted in the District and City of Banten Province. This study used purposive sampling with the amount of data 6 local governments that resulted from the Supreme Audit Agency (BPK), the Department of Revenue and Fiscal Management (DPPKD), and http://otda.kemendagri.go.id. The data in this study were processed using IBM software Statistical Package For Social Science (SPSS) version 20.0.  These results indicate that revenue is measured by the amount of revenue does not have an influence on local government performance as measured by performance scores. And audit findings are measured through the number of audit findings (in rupiah) divided by the total budget has no effect on the performance of local government. 

Keywords


PAD; audit findings; the performance of local government.

Full Text:

PDF

References


Adi, Priyo, Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan PAD: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. Jurnal SNA 9 Padang. Hal 2-3.

Ardhani, Pungky. 2017. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Program Sarjana. Universitas Diponegoro.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten. Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2009-2012. Diakses tanggal 17 April 2014.

Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Provinsi Banten. Laporan Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2012. Diakses tanggal 18 April 2014.

Ghozali, Imam. 2017. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19 . Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, dan Abdulah. 2017. Analisis Varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Universitas Gadjah Mada

Jensen, M dan W. Meckling. 1976. Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. Jurnal of Financial Economics , 305-360

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Moe, T. M. 1984. The new economics of organization. American Journal of Political Science 28(5): 739-777.

Mustikarini, Widya, Astuti dan Fitriasari. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Universitas Indonesia. hal 2-14.

Nugroho, Fajar. 2012. “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening”. Program Sarjana. Universitas Diponegoro.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009. Tentang Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

No. 74 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000. Tentang Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

No. 110 Tahun 2000. Tentang Mengatur Mengenai Kedudukan Keuangan Anggota Legislatif.

No. 24 Tahun 2004. Tentang Mengatur Mengenai Kedudukan Keuangan Anggota Legislatif.

No. 37 Tahun 2005. Tentang Mengatur Mengenai Kedudukan Keuangan Anggota Legislatif

No. 13 Tahun 2006. Tentang Belanja Sebagai Kewajiban Pemerintah Daerah Yang diakui Sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih.

No. 3 Tahun 2007. Tentang LPPD kepada Pemerintah.

No. 38 Tahun 2007. Tentang Retribusi Daerah.

No. 6 Tahun 2008. Tentang EKPPD.

No. 73 Tahun 2009. Tentang Cara Pelaksanaan EKPPD.

No. 69 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah.

No. 27 Tahun 2013. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sagay, Brian. 2013. Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja. Studi pada Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal ISSN 2303-1174. Hal 2-5.

Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang

Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta

TAP MPR No. XV/MPR/1998. Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Tentang Mengatur Bagaimana Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif.

No. 34 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Undang-undang No.18 Tahun1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

No. 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.

No. 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara.

No. 15 Tahun 2004. Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.

No. 33 Tahun 2004. Tentang PAD.

No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wenny, Cherrya, Dhia. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan: Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah STIE MDP. Hal 2-5.




DOI: http://dx.doi.org/10.35448/jrat.v11i2.4265

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Riset Akuntansi Terpadu

2442-515X

Creative Commons License

Jurnal Riset Akuntasi Terpadu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License