Memotret E-Procurement dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia

Budi Chrismanto Sirait

Abstract


Abstract: This study intends to reveal the advantages as well as the weaknesses of the implementation of the concept of good governance in changing the workings of the bureaucracy as a public servant and the lack of bureaucratic ability to involve the community through public consultation. The method used is qualitative with descriptive-analytical methodology, which aims to describe, record, analyze, and interpret the conditions that occur about concepts such as bureaucracy as an extension of the state in exercising its authority, and governance as a basic guide in the management of public sectors which was done in this period was used to limit the process of mutual bonding between the community and the regional government bureaucracy. The results and findings of this paper are in the form of literature review based on the study of the implementation of e-procurement that has been done in several local governments in Indonesia, namely the emergence of the concept of governance, which mengintroduksikan the idea of ending the state domination in managing public life, it can be read as an effort from the countries superpower to perfect the ideology of liberal democracy that has been widely embraced by developing countries including Indonesia.

Keywords: Governance, E-Procurement, Bureaucracy and Public Policy.

 

Abstrak: Studi ini bermaksud untuk mengungkap kelebihan sekaligus kelemahan dari implementasi konsep good governance dalam merubah cara kerja birokrasi sebagai pelayan masyarakat dan lemahnya kemampuan birokrasi untuk melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metodologi deskriptif-analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi mengenai konsep-konsep seperti birokrasi sebagai perpanjangan tangan negara dalam melakukan otoritasnya, dan governance sebagai panduan dasar dalam pengelolaan sektor-sektor publik yang dilakukan pada masa ini ternyata dipergunakan sebatas untuk mendetailkan proses terjalinnya ikatan timbal-balik antara masyarakat dengan birokrasi pemerintahan daerah. Hasil dan temuan dari tulisan ini adalah berupa literature review berdasarkan kajian dari penerapan e-procurement yang telah dilakukan di beberapa pemerintahan daerah di Indonesia yaitu munculnya konsep governance yang mengintroduksikan ide diakhirinya dominasi negara dalam mengelola kehidupan publik. Hal tersebut merupakan upaya ideologi demokrasi liberal yang mulai banyak dianut oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Kata Kunci: Governance, E-Procurement, Birokrasi dan Kebijakan Publik.

Keywords


E-procurement; Good governance;

Full Text:

18-34 PDF

References


Abrahamsen, Rita. 2000. Sudut Gelap Kemajuan; Relasi Kuasa Dalam Wacana Pembangunan. Lafadl : Yogyakarta.

Awang, San Afri. 2007. Politik Kehutanan Masyarakat. CCSS dan Kreasi Wacana : Yogyakarta.

Blau, Peter M. dan Marshall W. Mayer. 1987. Birokrasi dalam Masyarakat Modern. UI-Press : Jakarta.

Budiman, Haris. 2017. “Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan”. Jurnal Pendidikan Islam, 8, 78.

Dwiyanto, Agus. 2004. Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah. Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan UGM : Yogyakarta.

Dwiyanto, 2005. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Dwiyanto, Agus,dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.

Fadil, Faturrahman. 2013 “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah”. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 1(2), 254.

Gaffar, Affan. 2006. Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Gunawan, Syamsir, dkk. 2013. “Pengaruh Profesionalisme, Kredibilitas, Responsif, Dan Tim Work Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa”. Jurnal Mirai Management, 1(1), 57.

Hartini, Sri. 2012. “Peran Inovasi : Pengembangan Kualitas Produk dan Kinerja Bisnis”. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 14(1), 83-84.

Keputusan Dewan Kehutanan Nasional Tentang Protokol Konsultasi Publik, No: SKN. 02/DKN-KP/2012.dkn.or.id.diakses pada 20 Juni 2017. http://dkn.or.id/wp-content/uploads/2013/03/Protokol-Konsultasi-Publik-DKN.pdf.

Kusumadewi, D. L. 2010. “Kembalinya Subyek : Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme”. Jurnal Sosiologi Masyarakat, 15(2), 62.

LKPP. 2011. Jurnal Pengadaan. Senarai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. LKPP : Jakarta.

Mas’ud, Mohtar, 2008, Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Nasehudin. 2014. “Analisis Kehidupan Masyarakat Melalui Pendekatan Sosiologi Pendidikan”. Jurnal Edueksos, 3(2), 79.

Nugroho, A. Rino. 2012. Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-Governance; E-Government dan E-Procurement :Peluang dan Tantangan Electronic Government Procurement di Indonesia (Studi Kasus 55 Instansi Pemerintah. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Oviliani, Siani, dkk. 2002. “Pendekatan Model Matematis Untuk Menentukan Persentase Markup Harga Jual Produk”. Jurnal Teknik industri, 4(2), 60.

Purwanto dan Habibi, 2008, E-Policy Making: Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pembuatan Kebijakan Publik Pada Masyarakat Jaringan; Dinamika Kependudukan dan Penguatan Governance. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM : Yogyakarta.

Putra, Fadillah. 2009. Senjakala Good Governance. Averroes Press.: Malang.

Ridlwan, Zulkarnain. 2012. “Mekanisme Konsultasi Publik : Instrumen Pembangun good Governance di Daerah”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 6(3), 3.

Salle, Agustinus. “Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, hal : 17.

Sanrego dan Reza, M. 2013. “Analisa Perbandingan Model Birokrasi Indonesia: Model Modern David Osborne, Ted Gaebler dan Pendekatan Konsep Islam Perspektif Umer Chapra”. Jurnal Al-Muzara’ah, 1(1), 28.

Siregar, Ashadi. 2000. “Media Pers Dan Negara: Keluar Dari Hegemoni”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(2), 181.

Soejadis, Zaenal. 2004. “Good Governance, Daya Saing dan Investasi Global.” dalam Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik.editor Purwo Santoso, dkk. FISIPOL UGM : Yogyakarta.

Srinita. 2016. “Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan”. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, 12(2), 1892.

Suaedi, Falih. 2012. E-Governance Sebagai Serana Revitalisasi Birokrasi; Revitaliasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta.

Wibawa, Samodra. 2006. “Good Governance dan Otonomi Daerah.” dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.editor Agus Dwiyanto. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.

Yahya, Idhar. 2006. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah”. Jurnal Sistem Teknik Industri, 7(4), 28.




DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.3081

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.