Kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Sensus Penduduk

Abstract

Pelaksanaan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang dalam menyelenggarakan Sensus Penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik bertujuan untuk menghasilkan data kependudukan yang valid dan terintegrasi guna mendukung kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan kewenangan BPS Kota Tangerang dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997? dan Apa saja hambatan yang dihadapi BPS Kota Tangerang dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk berdasarkan undang-undang tersebut? Penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Efektivitas Hukum, dengan metode yuridis empiris serta pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data adalah data primer yang didukung oleh data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPS Kota Tangerang telah menjalankan kewenangannya dengan baik melalui berbagai inovasi, seperti metode sensus online dan sensus lapangan. Namun, beberapa hambatan tetap dihadapi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan tantangan pengumpulan data di wilayah tertentu, khususnya perumahan elit. Analisis menggunakan indikator Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan undang-undang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor hukum menyediakan dasar kuat bagi BPS dalam menjalankan kewenangannya; faktor penegak hukum melibatkan BPS dalam mengupayakan partisipasi optimal masyarakat; dan faktor sarana atau fasilitas berperan penting, terutama terkait keterbatasan sumber daya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan sensus. Selain itu, terdapat faktor masyarakat yang menghadapi kendala partisipasi rendah akibat sosialisasi yang terbatas, serta faktor kebudayaan yang mencakup berbagai pandangan masyarakat yang turut memengaruhi tingkat partisipasi. Kesimpulannya, BPS Kota Tangerang telah melaksanakan kewenangan atributifnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Namun, efektivitas undang-undang ini menunjukkan peningkatan yang belum sepenuhnya optimal dengan adanya metode online pada sensus 2020, yang berhasil memperluas cakupan tetapi masih menghadapi tantangan akses di beberapa wilayah. Sebagai saran, BPS perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya sensus, memperkuat metode sensus online, serta melakukan evaluasi berkala terhadap metode sensus guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan akurasi data.