Tinjauan Yuridis Kebijakan Mahkamah Agung Untuk Menekan Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama

Abstract

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami isteri yang proses hukumnya terjadi di depan Pengadilan. Jika angka rata-rata perceraian di Indonesia 200.000 pasang pertahun atau 10 persen dari peristiwa nikah, maka di Sumbar mencapai 6.325 atau di atas 10 persen. Untuk skala nasional tingkat perceraian berada pada kisaran 11 persen, sedangkan tingkat perceraian di Provinsi Sumatera Barat, melampaui skala nasional yakni mencapai 13,8 persen. Data Kementerian Agama Wilayah Sumbar mencatat 18.270 perceraian di Sumbar sejak 2013 hingga 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan yuridis kebijakan Mahkamah Agung dalam menekan sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh diolah secara deduktif dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di antara upaya  dalam menekan angka perceraian adalah sebagai berikut, yaitu Pertama, Membuat standar usia dalam perkawinan yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan minimal 19 tahun bagi laki-laki sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan di usia tersebut minimal seseorang sudah dapat bertindak dan mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa hukum berupa perkawinan. Kedua, Membentuk dan mengoptimalkan Fungsi Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Ketiga, Melakukan upaya mediasi di wilayah Pengadilan bagi setiap perkara perceraian yang diajukan. Salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam menekan tingginya angka perceraian yaitu dengan menyelesaikan perselisihan antara suami isteri yaitu dengan adanya Mediasi. Mediasi diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi sebagai suatu proses yang ditempuh sebelum masuk kepemeriksaan pokok perkara. Mediasi dilakukan oleh mediator yang merupakan hakim-hakim pada Pengadilan yang tidak menangani perkara.