Implementation of Village Law as A Tool for Poverty Alleviation in Lerep Tourism Village

Ramalina Ranaivo Mikea Manitra

Abstract


In the effort to realise a legal framework for combating poverty through village-level development, Indonesia has prioritised rural advancement to address longstanding inequalities. Within this context, Lerep Tourism Village in Central Java stands out as a model of successful poverty alleviation, and this paper aims to examine how the Village Law has been specifically applied there as a strategic tool, primarily based on an in-depth interview with the Head of Lerep Village, Mr Sumariyadi. Using a sociolegal research method, the study explores the interaction between legal norms and village-level practices. The findings reveal that the Village Law has harmonised the role of the village head, shifting it from a symbolic leadership position to an accountable agent for welfare and development. It has also strengthened local empowerment by institutionalising participatory planning, economic inclusivity, and responsive governance. Moreover, the Village Law enabled tailored, village-specific implementation in Lerep through the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes), integrating economic innovation with social protection. Finally, a comprehensive roadmap derived from Lerep’s experience provides practical insights for replicating poverty reduction strategies in other villages across Indonesia.

Keywords


Indonesia; Lerep; Poverty Alleviation; Village Law

Full Text:

PDF

References


Agustini, D. A. E., Landrawan, I. W., & Hadisaputra, I. N. P. (2023). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Klungkung. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 9(1), 493–505. doi: 10.23887/jkh.v9i1.55346

Ahadya, N. N., Herawati, R., & Gading, S. A. (2017). Tugas Kepala Desa Lerep Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diponegoro Law Journal, 6(3), 1–17. doi: 10.14710/dlj.2017.19684

Alfirdaus, L. K., Kushandajani, & Harsasto, P. (2021). Pemberdayaan Perempuan dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2016 di Desa Lerep, Kabupaten Semarang. Jurnal Pengabdian Vokasi, 2(1), 27. doi: 10.14710/jpv.2021.11174

Andari, Y. (2020). Analysis Of Financial and Income Disparity Between Rural-Urban Areas In Indonesia. Eko-Regional Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah, 15(1). doi: 10.20884/1.erjpe.2020.15.1.1441

Arliman, L. (2019). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Arena Hukum, Vol. 12, pp. 296–317. doi: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5

Ayoo, C. (2022). Poverty Reduction Strategies in Developing Countries. In P. de Salvo & M. V. Piñeiro (Eds.), Rural Development - Education, Sustainability, Multifunctionality (pp. 1–18). IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.101472

Bachtiar. (2019). Metode Penelitian Hukum (O. Yanto, Ed.). Tanggerang Selatan: UNPAM PRESS.

Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. Analisis Sosial Politik, 5(1), 20–33.

Desa Wisata Lerep. (2020, July 31). Desa Wisata Lerep Menjadi Desa Wisata Berkelanjutan Nasional. Desa Wisata Lerep. Retrieved from https://www.lerepdesawisata.com/berita/desa-wisata-lerep-menjadi-desa-wisata-berkelanjutan-nasional

Desa Wisata Lerep. (2024, August 24). Kades Lerep Terima Tanda Kehormatan Satya Lancana Kepariwisataan. Desa Wisata Lerep. Retrieved from https://www.lerepdesawisata.com/berita/kades-lerep-terima-tanda-kehormatan-satya-lancana-kepariwisataan

Esariti, L., Nida, R. S., Rakhmatulloh, A. R., Sunarti, S., Damayanti, M., Manullang, O. R., & Anggara, D. B. (2023). Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang Berbasis Kearifan Lokal. Journal of Regional and Rural Development Planning, 7(1), 107–117. doi: 10.29244/jp2wd.2023.7.1.107-117

Febrinastri, F., & Fadilah, R. (2024, January 24). Bersinergi dengan BUMDes, Desa Lerep Berhasil Menjadi Desa Wisata. Suarasurakarta.Id. Retrieved from https://surakarta.suara.com/read/2024/01/24/143205/bersinergi-dengan-bumdes-desa-lerep-berhasil-menjadi-desa-wisata

Hariri, A. (2019). Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, 26(2), 253–266. doi: 10.22219/jihl.v26i2.7799

Herry, A. (2015). KESIAPAN DESA MENGHADAPI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA. Jurnal Ilmiah CIVIS, 5(1). doi: 10.26877/civis.v5i1/Januari.634

Irawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(2), 635–642.

Khaeril Anwar. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa ( Bpd ) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 3(2), 207–222. doi: 10.12345/ius.v3i8.208

Khoiriah, S., & Meylina, U. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. Masalah-Masalah Hukum, 46(1), 20. doi: 10.14710/mmh.46.1.2017.20-29

Kushandajani, K. (2017). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(1). doi: 10.14710/jiip.v2i1.1635

Lengkong, V. P. ., & Tasik, H. H. D. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (Dp2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 5(1), 15–28. doi: 10.35794/jmbi.v5i1.19144

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Usm Law Review, 2(2), 210. doi: 10.26623/julr.v2i2.2271

Park, A., & Wang, S. (2010). Community-based development and poverty alleviation: An evaluation of China’s poor village investment program. Journal of Public Economics, 94(9–10), 790–799. doi: 10.1016/j.jpubeco.2010.06.005

Ra’is, D. U. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Reformasi, 7(1), 29–46.

Rahmawati, N., & Ishmah, F. I. (2022). Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Peran Sentral Pengemban Adat Di Dusun Sade Lombok Tengah. Legacy : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 2(1), 20–33.

Ristiana, & Yusuf, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 4(1), 88–101. doi: 10.15294/pls.v4i1.31319

Rizal, S., Zuriah, N., & Tinus, A. (2019). Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Civic Hukum, 4(1), 38–47.

Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. Lex Renaissance, 5(2). doi: 10.20885/jlr.vol5.iss2.art15

Satria, B. A., & Redhani, R. (2020). Studi Tematik Undang-Undang Desa: Pengembangan BUMDes di Kabupaten Bangka Barat. Jurnal Administrasi Publik Universitas, 8(2), 87–95. doi: 10.31289/publika.v8i2.4153

Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Tim Qiara Media, Ed.). Pasuruan: CV. PENERBIT QUIARA MEDIA.

Sri Nugroho, H. (2018). Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa. Journal of Governance, 3(1), 35–49. doi: 10.31506/jog.v3i1.3025

Sudjiman, R. (2023, July 16). Melihat Desa Miskin yang Disulap Ganjar Jadi Desa Wisata. Melihatindonesia.Id. Retrieved from https://melihatindonesia.id/melihat-desa-miskin-yang-disulap-ganjar-jadi-desa-wisata/

Suharto. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa). Seminar Nasional Ilmu Politik Dan Hubungan Internasional (SENASPOLHI), 1(6), 47–65. Universitas Wahid Hasyim.

Supriatna, A. (2014). Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal Dalam Mendukung Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Desa. Jurnal Lingkungan Widyaiswara, (1), 39–45. Retrieved from http://juliwi.com/published/E0101/Paper0101_39-45.pdf

Syaiful, A., & Fafurida, F. (2019). Dampak Pengembangan Desa Wisata Lerep terhadap Perekonomian Pelaku Usaha Pariwisata. Indicators : Journal of Economic and Business, 1(2), 179–190. doi: 10.47729/indicators.v1i2.41

Syukri, M., Permata Bachtiar, P., Kurniawan, A., Satria, G., & Sedyadi, M. (2018). Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta.

Waseso, R., & Gozal, R. P. (2023, February 23). Juara 3 Desa BRILiaN 2023 Desa Lerep Menggali Potensi Pasar Kuliner Djadjanan Ndeso. Kontan.Co.Id. Retrieved from https://keuangan.kontan.co.id/news/juara-3-desa-brilian-2023-desa-lerep-menggali-potensi-pasar-kuliner-djadjanan-ndeso

Yasin, M., Rofi, A., Fachurrahman, Untung, B., Rostanty, M., Dwiherwanto, S., … Muslih, F. (2015). Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (A. A. Saragih, S. D. Utomo, A. Salim, & M. A. Istigfar, Eds.). Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regioanal (PATTIRO).

Yuliani, E. (2022). Pola Aktivitas Dan Pemanfaatan Ruang Desa Wisata. Jurnal Planologi, 19(2), 207–218.

Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa. Jurnal Penelitian Hukum, 2(2), 63–76.




DOI: http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v2i1.28734

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Pikukuh : Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal

EDITORIAL ADDRESS

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten         
Telp. (0254) 280330 Ext. 218, Fax.: (0254) 281254
Website: https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/pikukuh
E-mail  : [email protected] 

 OPEN ACCESS POLICY

PIKUKUH : Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal is an open access journal, so articles are freely available to the readers.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.