Revitalisasi Hukum: Integrasi Kearifan Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Abstract

Masyarakat adat Ammatoa Suku Kajang di Sulawesi Selatan memiliki sistem hukum yang kaya dan kompleks, berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial dan budaya serta melestarikan lingkungan hidup. Artikel ini membahas nilai-nilai kearifan lokal yang dapat di integrasikan kedalam hukum positif sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini merupakan proses revitalisasi hukum adat Suku Kajang sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan di asyar tantangan modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk menggali nilai-nilai hukum adat yang relevan dalam konteks pelestarian lingkungan. Revitalisasi hukum adat melibatkan pengaktifan norma-norma adat dan edukasi generasi muda, namun masyarakat juga menghadapi tantangan berupa perubahan pola hidup dan ketidakpastian hukum. Kerjasama antara masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga lain diperlukan untuk memastikan keberlangsungan hukum adat dan keberlanjutan lingkungan, sehingga revitalisasi hukum adat Suku Kajang dapat berkontribusi pada pelestarian budaya dan lingkungan hidup di Indonesia.

The indigenous Ammatoa community of the Kajang tribe in South Sulawesi possesses a rich and complex legal system, which functions to regulate social and cultural life while also preserving the environment. This article explores the local wisdom values that can be integrated into positive law as an effort to protect environmental sustainability. This is part of the process of revitalizing the customary laws of the Kajang tribe to safeguard the environment amid the challenges of modernization and natural resource exploitation. This research uses empirical legal methods with a legal anthropology approach to uncover the relevant customary legal values in the context of environmental preservation. Revitalizing customary law involves reactivating traditional norms and educating the younger generation, but the community also faces challenges such as lifestyle changes and legal uncertainty. Collaboration between the indigenous community, the government, and other institutions is essential to ensure the continuity of customary law and environmental sustainability, so that the revitalization of Kajang's customary law can contribute to the preservation of both culture and the environment in Indonesia.