IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS PADA PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI INDONESIA
Abstract
Artikel/tulisan ini membahas implementasi kebijakan perlindungan khusus dalam program Kota Layak Anak (KLA). Artikel/tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan khusus dalam program kota ramah anak ini berjalan dengan baik atau sebaliknya. Kebijakan khusus program kota layak anak ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, di mana poin-poin pembahasan mengenai kebijakan khusus program kota layak anak tertuang dalam peraturan tersebut. Tulisan ini. Dari hasil referensi dari beberapa literatur, kebijakan khusus dalam program kabupaten/kota ramah anak ini memiliki beberapa klaster, yaitu Korban Kekerasan & Eksploitasi, Korban Pornografi & Situasi Darurat, Penyandang Disabilitas dan ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum), Terorisme, Stigma. Dari beberapa referensi dan analisis referensi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kota ramah anak telah terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat kendala atau kendala yang dihadapi oleh instansi atau pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum memiliki persepsi yang berbeda, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya kebijakan khusus dalam program kabupaten/kota yang ramah anak.
Full Text:
PDF 12-22References
CNN Indonesia. (2021). 14.517 Kasus Kekerasan Anak Terjadi Sepanjang 2021. cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220120030219-20-748827/14517-kasus-kekerasan-anak-terjadi-sepanjang-2021.
Dr. Vladimir, V. F. (2021). Penghapusan Diskriminasi Terhadap Anak Astra dalam Perspektif Perlindungan Anak oleh: Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local., 1(69), 5–24.
Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(4), 377–390. https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.760
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.(2011). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2011. Phys. Rev.E, 24. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf
Flood, J. H. and I. (2012). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kecamatan Semampir Surabaya. Экономика Региона, Kolisch 1996, 49–56.
Hadi, K., Asworo, L., & Sihidi, I. T. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). Journal of Government Civil Society, 4(April), 115–129.
Heni, I. P., & Nawangsari, R. E. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(2).
Himawati, I. P., Wahyuseptiani, Y. I., & Arwani, M. M. (2019). Upaya Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus pada Anak di Kota Bengkulu. 8(1), 14–23.
Hamudy, M. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. Jurnal Bina Praja, 07(02), 149–160. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.149-160
Hamudy, M. (2018). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak, An Effort to Build Child-friendly City. Ejournal Kementerian Sosial, 132, 355–368.
Haning, E., & Yulianti, T. (2018). Efektivitas Rumah Singgah Bagi Anak Jalanan di Kota Surabaya. Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP), 4(2), 1088–1098. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id
Heni, I. P., & Nawangsari, R. E. (2019). Implementasi Kebijakan, Klaster Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(2).
Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum, S. H. (2016). Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 5(1), 37–49. https://doi.org/10.22202/mamangan.v5i1.1928
Ii, L., Indonesia, P. R., Kla, R. A. N., & Ki-a, R. A. N. (n.d.). Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak. 102580.
Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 2(1), 87–101. https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.118
Lenny Rosalin, Rini Handayani, S. M. (2016). Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA. 20.
Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang. Journal PPS UNISTI, 2(2), 36–52. https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23
Mahdi, M. I. (2021). Anak Usia Dini Indonesia Capai 30,83 Juta pada 2021. Dataindonesia.Id. https://dataindonesia.id/Ragam/detail/anak-usia-dini-indonesia-capai-3083-juta-pada-2021
Maulida, C. C., & Purwanti, D. (2019). Implementasi Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sukabumi. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, 2(3), 19–30. https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.9
Namma, R. H., Setiamandani, E. D., Studi, P., Administrasi, I., & Tunggadewi, U. T. (2017). Implementasi Program Kebijakan Kota Layak Anak. 6(3), 22–27.
Ni Made Duwi Putri Kamayani. (2016). Konsep-Konsep yang Terkait dengan Kota Magister Hukum Udayana. Magister Hukum Udayana, 5(3), 605–615.
Palembang, W. (2020). Pengurus Forum Anak Kota Palembang Periode 2020-2022. Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, 11(2), 5.
Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. Indonesian Journal of Criminology, 13(1), 229091.
Patilima, Hamid. (2017). Kota Layak Anak. Kla.Id. https://www.kla.id/kota-layak-anak/.
Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 15–28. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110.
Okyere, E. (2011a). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011. Phys. Rev. E, June, 53.
Okyere, E. (2011b). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2011. Phys. Rev. E, June, 53.
Okyere, E. (2011c). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungam Anak RI Nomor 14 Tahun 2011. Phys. Rev. E, June, 53.
Pemerintah RI. (2021). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. 2.
Rumtianing, I. (2016). Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 27(156), 7–23. http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5524.
Saputri, F. A., & Erowati, D. (2020). Strategi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Kebumen Tahun 2019. Journal of Politic and Government …, 14010116120010. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/27314/23856.
Setiani, R. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Pendeglang. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
Saldi, P., & Listyaningsih, L. (2019). Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak di Kota Serang. Jurnal Administrasi Publik, 10(2). https://doi.org/10.31506/jap.v10i2.6735.
Siskasari, A. (2021). Sinergitas Pemerintah, Swasta dan Civil Society dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 1(3), Layouting. https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.11203.
Statistik, B. P. (n.d.). Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. 103007.
Torres, T. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. 9(12), 111.
Vonda, P. I., & Fitri, C. D. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 3(1), 61–68. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/1948.
DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v7i1.16013
Refbacks
- There are currently no refbacks.
