PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENILAIAN KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BANDUNG
Abstract
Kondisi kinerja pelayanan publik baik di kecamatan maupun kelurahan, banyak mendapat sorotan masyarakat karena pelayanannya dinilai kurang memuaskan. Prosedur pelayanan yang berbelit-belit, informasi pelayanan yang tidak jelas, dan lemahnya pangkalan data kewilayahan (seperti data kependudukan, pertumbuhan ekonomi, dan potensi wilayah) menjadi salah satu tolok ukur penilaian kinerja kecamatan dan kelurahan. Rendahnya kualitas pelayanan dan lemahnya pangkalan data baik di kecamatan maupun kelurahan menyulitkan walikota dalam merencanakan program pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat agar tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung membuat suatu inovasi penilaian kinerja kecamatan dan kelurahan berbasis teknologi informasi dengan membuat aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP kecamatan). Melalui aplikasi ini, kecamatan dan kelurahan dituntut melaporkan pencapaian kontrak kinerja secara periodik, mengunggah data kewilayahan, serta sebagai sarana komunikasi dan informasi antara sekretariat daerah dengan kecamatan dan kelurahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif eksplanatif. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dan data-data sekunder yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi berbasis teknologi informasi memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan penilaian kinerja juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Melalui aplikasi SIP ini, target 66,7% kecamatan dan 53,64% kelurahan berkinerja baik pada tahun 2016 dapat tercapai.
Keywords : Kecamatan, Kinerja, Pelayanan Publik, Teknologi informasi
Full Text:
PDFReferences
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung. (2016). Peraturan WaliKota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Bandung: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung
Bernadian dan Russel .(1993). Human Research Management, New Jersey : International addition Upper Saddle River, Prentice Hall
Kementerian Dalam Negeri RI. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
-----------------------------------------. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
---------------------------------------. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
Bagian Pemerintahan Umum. (2016). Laporan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Tahun 2016, Bandung : Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung,
Mangku Negara. (2010). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Jakarta: PT Dahlia Indonesia
Palvia, Shailendra C. Jain dan Sharma, Sushil S. (2007). E-Government and EGovernance: Definitions/Domain Framework and Status around the World. Dalam Agarwal, Ashok, et al (eds.) Foundations of E-government. 5TH International Conference On EGovernance. Hyderabad, hal. 1-12.
Praditya, Didit (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Tingkat Pemerintahan Desa, Jurnal Penelitian Komunikasi, 17 (2), 129-140
Sedarmayanti, (1995). Good Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas. Bandung: Mandar Maju
Yildiz, Mete. (2007). E-government Research: Reviewing The Literature, Limitations, And Ways Forward. Government Information Quarterly 24 (2007), 646-665.
DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v1i2.1707
Refbacks
- There are currently no refbacks.
