ANALISIS REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DESA PAGERLUYUNG KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO)
Abstract
Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk pembaharuan dan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan good governance pada Pemerintah Desa Pagerluyung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan dalam kesiapan penerapan good governance di Desa Pagerluyung. Pihak Pemerintah Desa Pagerluyung sudah memahami seberapa penting penerapan reformasi birokrasi ini dan sudah siap melangkah ke arah good governance. Sementara masyarakat cenderung belum puas dalam penerapan good governance. Masyarakat lebih senang dengan pelayanan tatap muka. Pelayanan tatap muka masih sangat diperlukan untuk kategori umur lansia yang tidak paham teknologi. Selain itu juga terdapat masyarakat yang sudah siap dengan adanya good governance di Desa Pagerluyung.
Full Text:
PDF 43-52References
Arif Setiawan, T. D. (2013). REFORMASI BIROKRASI PADA KANTOR BEA DAN CUKAI. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1174-1184.
Dody Setyawan, Dekki Umamur Ra’is, A. R. (2021). Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 165–175.
Dwi Tanti, E., Zauhar, S., & Rochmah, S. (2015). Studi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan. Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 16–21.
Fauziah, S., & Ariani, N. U. R. (2022). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE.
Firmanzah. (2014, Mei 07). Komitmen Reformasi Birokrasi dan UU ASN. Retrieved from http://www.setkab.go.id/artikel-12537-.html.
Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Administrasi Publik. J AKPP Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 4(1), 25–37.
Hayat. (2020). Paradigma Good GovernanceMenuju Shared GovernanceMelalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)Vol.08, No.1 (2020): January, pp. 1-23Social and Political Science Faculty, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.1p-ISSN 2338-5162 / e-ISSN 2338-51621.
Informatika, D. . (2019, 11 22). Sosialisasi Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) GOL Menuju Tata Laksana Good Governance. Retrieved from file:///C:/Users/Amalia/Downloads/Mojokertokab.go.id.html.
Mojokerto, j. p. (2022, mei 18). Pemkab Sukses Pertahankan WTP. Retrieved from https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/18/05/2022/pemkab-sukses-pertahankan-wtp/.
Nugroho, S., Wijaya, A. F., & Said, M. (2016). PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang ). Jurnal Administrasi Publik, 1(5), 1010–1016.
Presiden RI. 2010. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta.
Subhan, & Pratama, A. B. (2019). Kesiapan desa dalam penerapan e-government. SAWALA, 7(2), 161–175.
Yusriadi, & Misnawati. (2017a). REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK ( Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu ). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 7, 99–108.
Yusriadi, Y., & Misnawati, M. (2017b). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 99. https://doi.org/10.26858/jiap.v7i2.4954.
DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v8i1.20828
Refbacks
- There are currently no refbacks.
