ANALISIS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PEMANFAATAN SEPASI DALAM PERSPEKTIF PUBLIC VALUE DI DESA SUGIHAN KABUPATEN TUBAN
Abstract
Terdapat dua persoalan mendasar dalam layanan publik terkait administrasi kependudukan, yakni dari segi kemutakhiran pendataan dan dari segi proses pengurusan yang dalam praktiknya seringkali tidak cepat, mudah, dan murah. Dalam konteks ini, urgensi bagi pemerintah desa untuk memaksimalkan perannya dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan melakukan pemutakhiran. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mengubah struktur dan kerangka kerja bagi pelayanan publik. Salah satu inovasi itu adalah melalui SEPASI (Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal) yang telah dipergunakan sejak tahun 2020 di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Tuban, Jawa Timur. Fokus permasalahannya adalah apakah SEPASI dapat menyelesaikan tentang layanan dan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis Creating Public Value dari Moore yang kemudian memanfaatkan konstektualisasi teoritisnya dari Panagiotopoulos. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Sumber data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan di tingkat pemerintahan desa, SEPASI cukup efektif, efisien, dapat diakses, dan punya dampak langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat beberapa dimensi yang belum menjawab problem pelayanan administrasi kependudukan, yakni belum ada standar teknis pelayanan publik yang digunakan pemerintah desa. Dimensi penting lainnya adalah SEPASI ini hanya bermanfaat untuk pembuatan surat, namun sistem ini belum terpadu dengan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Kependudukan sehingga pelayanan hanya terbatas pada administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa sehingga belum menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan secara umum.
Full Text:
PDF 1-13References
Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Gorontalo Journal Of Public Administration Studies, Gorontalo Journal Of Public Administration Studies, 1(1): 16-32.
Chen, J., Walker, R. M., & Sawhney, M. (2020). Public Service Innovation: A Typology. Public Management Review, 22(11): 1674-1695.
Gustafsson, J. (2017). Single Case Studies Vs Multiple Case Studies: A Comparative Study. URL: Https://Www.Diva-Portal.Org/Smash/Get/Diva2:1064378/FULLTEXT01.Pdf.
Hapsari, A., Guntur, M., & Rukmana, N. S. (2021). Inovasi Pelayanan Publik (PAKDES: Aplikasi Laporan Dana Desa Kreatif Berbasis Online Di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros). Jurnal Administrasi Publik, 17(2): 283-304.
Huda, M., Wiyono, S., Hidayatullah, M. F., & Bahri, S. (2020). Studi Kasus: Sistem Informasi Dan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Komputika: Jurnal Sistem Komputer, 9(1), 59-65.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Jakarta.
Moore, M. H. (1997). Creating Public Value: Strategic Management In Government. Harvard University Press.
Panagiotopoulos, P., Klievink, B., & Cordella, A. (2019). Public Value Creation In Digital Government. Elsevier, Vol. 36, Pp. 101421.
Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The Public Value Of E-Government-A Literature Review. Government Information Quarterly, 36(2): 167-178.
Usman, R., Habib, M., Kusumaningrum, S., & Sari, W. (2021). Memperbaiki Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia Harus Mulai Dari Desa. URL: Https://Theconversation.Com/Memperbaiki-Sistem-Administrasi-Kependudukan-Di-Indonesia-Harus-Mulai-Dari-Desa-162099.
Zulfikar. (2020). Administrasi Kependudukan Sebabkan Warga Tidak Terima Bantuan Sosial. URL: https://www.antaranews.com/berita/1503444/administrasi-kependudukan-sebabkan-warga-tidak-terima-bantuan-sosial.
DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v9i1.24566
Refbacks
- There are currently no refbacks.