FORMULASI PERDA KETENAGAKERJAAN KOTA SUKABUMI DALAM SUDUT PANDANG AKADEMIK

Dian Purwanti, Agus Rasyid Candra Wijaya, Dine Meigawati, Haidan Angga Kusumah

Abstract


Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sebagai pemegang otonomi daerah Pemerintah Kota Sukabumi  memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta membuat peraturan daerah guna mengurus rumah tangga sendiri. Peraturan Daerah Ketenagakerjaan dibuat untuk membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan melindungi tenaga kerja di kota Sukabumi.

Full Text:

PDF

References


Buku

Abrar, 1999, Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Disertasi PPS Universitas Padjajaran, Bandung.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga negara Pasca Reformasi, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal. 330 (Selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie II). Lihat juga Miriam Budiarjo, 2001, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

______________ ,2012, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demorasi, Sinar

Astawa, I Gede Pantja dan Suprin Na'a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia,Alumni, Bandung, 2008,

Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta.

Bessant, Judiths (et.al), 2006, Talking Policy; How Sosial Policy in Made, Crows Mest: Allen and Unwin.

Cheeseman, Henry R., 2000, Countemporary Business, 3rd ed, Upper Saddle River, New Jersey.

Cohon dan Uphoff, 1990, Pembangunan Masyarakat, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Farobi, Yogi Eka Khalid, Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam Demokrasi Ekonomi, Koperasi dan Pembengembangan Ekonomi Kerakyatan, Averroes Press.

Hadjon, Philipus M., "Analisis Terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentuka Peraturan Perundang-undangan", Implementasi UU No. 10 Tahun 2004 dalam Legislasi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004", Surabaya, 2005

Hartono, CF.G Sunaryati, "Landasan, Kerangka, dan Materi Sistem Hukum Nasional Kita, 1986.

Indrati, Maria Farida, lmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya 1, Yogyakarta: Kanisius.

Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafia, Jakarta.

Marbun, S.F, 2001, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.

Petrus CKI Bello, 2013, Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideology Dibalik Hukum, Insan Merdeka, Bogor.

Riawan, Tjandra W., 2008, Hukum Tata Negara, Universitas Atmaja, Jakarta.

Runokoy, Donald A, dalam SF. Marbun, dkk, Op.Cit.

Salman, R. Otje, 1992, Sosiologi Hukum Suatu Pengantar, CV. Armio, Bandung.

Sumekto, F.X. Adji, 2005, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tatanan Sosial Yang Berubah, Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 Nomor 2 Oktober 2005.

Sutrisno, 1995, Menuju Masyarakat Yang Perspektif, Kanisius, Jakarta.

Tahiziduhu, Ndraha, 1990, Pembangunan Masyarakat, PT. Bina Cipta, Jakarta, hal.

Van Der Vlics, I.C, Het Wetsbegrip en Beginselen Van Behoorlijke Regelgeving, VUGA Uitgeverij B.V's-Gravenhage, 1984.

Jurnal

Edi Suharto, CSR : Konsep dan Perkembangan pemikiran, Jurnal, 2008,

William Agustinus Areros, Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Efektivitas Birokrasi, E-Journal “Acta Diuma” Volume IV, No.3, 2015.

Peraturan dan PerUndang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.




DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v5i1.9464

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 
View My Stats
Free Website Statistics
 
Creative Commons License

Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  
Copyright © 2019 Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS). All rights reserved.