Distribution Requirement Planning Sediaan Obat dan Perlengkapan Kesehatan Konsumen/Agen PT. SBF Cirebon

Abstract

Di Indonesia, praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kajian dalam penelitian ini, difokuskan pada komponen utama obat nasional yaitu pelaku usaha industri dalam pendistribusian atau penyaluran sediaan farmasi bertujuan untuk meningkatkan sistem manajemen efisien dan efektif terhadap penyebaran, pencapaian target sediaan dan ketepatan dalam waktu, kuantititas dan kualitas pendistribusian. Nilai pendistribusian pada masing-masing konsumen/agen dalam setiap periode relatif berfluktuatif dikarenakan tidak hanya persoalan teknik pengiriman untuk konsumen/agen seperti terjadi kesalahan pengiriman atau keterlambatan pengiriman akan tetapi juga terkait dengan masa kadaluarsa obat dan perlengkapannya. Konsumen/agen diukur berdasarkan potensi jumlah pasien bidan dan kontribusi (nilai pembelian obat-obatan). Kebutuhan distribusi diexplode berdasarkan bill of distribution dengan 4 jalur distribusi dan nilai masing-masing SS dan ROP setiap periode perencanaan kebutuhan distribusi (DRP). Penentuan lot pemesanan menggunakan metode lot for lot (LFL) dan nilainya sama dengan nilai re-order point, sehingga pemesanan dilakukan berdasarkan nilai jumlah pesanan konsumen/agen dalam setiap periode. Kelompok/agen saluran distribusi utama A yaitu sebesar 64.15%, kelompok distribusi konsumen/agen B dan C sebesar 16.04%, sedangkan D adalah 3.77%. Dengan tingkat layanan sebesar 95% dan faktor pengamanan 2.06% sebagai antisipasi mengatasi kekurangan stock (stockout). Sistem penyimpanan dan pengeluaran gudang menggunakan teknik first in fisrt out artinya setiap obat dan perlengkapan dengan tanggal kadaluarsa menjadi prioritas penyaluran.