Implementasi pembukuan oleh bendahara pengeluaran dengan penggunaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi

I Putu Yudistira Putra

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pencatatan, pengolahan data atas transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran serta pelaksanaan pengendalian dan bentuk pembukuan yang dihasilkan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, khususnya pada instansi Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengamati dan menganalisis pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang akuntabel serta kesuksesan transformasi dari aplikasi keuangan sebelumnya. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi, praktik langsung serta studi Pustaka atas pelaksanaan proses pembukuan Bendahara Pengeluaran. Luaran yang dihasilkan adalah pengolahan transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran menjadi bentuk pembukuan serta proses pengendalian yang terjadi dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi diimplementasikan dengan sukses dan mampu meminimalisasi risiko kegagalan dengan adanya pengendalian internal Sistem Informasi Akuntansi.

Keywords


Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; Pembukuan; Bendahara Pengeluaran; SIA

Full Text:

PDF

References


E. Aldira LZ, “Aspek Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara,” J. Syntax Transform., vol. 2, no. 2, pp. 173–183, 2021, doi: 10.46799/jst.v2i2.230.

V. S. E. Cicilia, S. Murni, and D. Engka, “Analisis efisiensi dan efektivitas serta kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Utara,” Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, vol. 17, no. 2, 2015, doi: 10.35794/jpekd.10245.17.2.2015.

N. T. Prabowo, “Analisis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan pendekatan technology acceptance model,” Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan Keuang. Negara dan Kebijak. Publik, vol. 2, no. 2, pp. 55–66, 2017, doi: 10.33105/itrev.v2i2.27.

D. P. Wibowo, R. Rosidi, and L. Purwanti, “Determinan kepuasan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (Studi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan),” J. Akunt. Aktual, vol. 5, no. 2, pp. 108–120, Jul. 2018, doi: 10.17977/um004v5i22018p108.

T. M. Harrison and D. S. Sayogo, “Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study,” Gov. Inf. Q., vol. 31, no. 4, pp. 513–525, 2014, doi: 10.1016/j.giq.2014.08.002.

R. Martini, N. Lianto, S. Hartati, Z. Zulkifli, and E. Widyastuti, “Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa,” J. Akad. Akunt., vol. 2, no. 1, May 2019, doi: 10.22219/JAA.V2I1.8364.

T. N. Amriani and A. Iskandar, “Analisis kesuksesan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK),” Kaji. Ekon. dan Keuang., vol. 3, no. 1, pp. 54–74, Apr. 2019, doi: 10.31685/KEK.V3I1.409.

E. R. Labasido and D. Darwanis, “Analisis pengelolaan aset tetap daerah pada dinas pengelolaan keuangan aset daerah (DPKAD) Provinsi Aceh,” J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt., vol. 4, no. 2, pp. 215–236, Sep. 2019, doi: 10.24815/JIMEKA.V4I2.12233.

R. Aminy, E. Pituringsih, and E. Widiastuty, “Analisis penerapan good governance, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan,” Valid J. Ilm., vol. 18, no. 2, pp. 136–147, 2021, doi: 10.53512/valid.v18i2.181.

G. Maione, D. Sorrentino, and A. D. Kruja, “Open data for accountability at times of exception: an exploratory analysis during the COVID-19 pandemic,” Transform. Gov. People, Process Policy, vol. 16, no. 2, pp. 231–243, 2022, doi: 10.1108/TG-06-2021-0093.

R. Toni Hartono, F. Amelia Trisakti, and G. Aprilia, “Smart Card Madani: Solusi Berbasis Komunikasi Inovasi pada Pemerintahan Kota Pekanbaru, Riau,” J. Ris. Komun., vol. 4, no. 2, pp. 232–246, Aug. 2021, doi: 10.38194/JURKOM.V4I2.288.

G. G. Lewedalu, L. Kalangi, and J. D. L. Warongan, “Evaluasi penatausahaan, penyusunan, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat,” GOING CONCERN J. Ris. Akunt., vol. 11, no. 3, Sep. 2016, doi: 10.32400/gc.11.3.13132.2016.

E. Supristiowadi and Y. G. Sucahyo, “Manajemen Risiko Keamanan Informasi pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan,” Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan Keuang. Negara dan Kebijak. Publik, vol. 3, no. 1, pp. 23–33, 2018, doi: 10.33105/itrev.v3i1.20.

R. N. A. Nasution and J. Nasution, “Penerapan aplikasi sakti dalam pengelolaan keuangan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera,” ALEXANDRIA (Journal Econ. Business, Entrep., vol. 3, no. 1, pp. 5–8, 2022, doi: 10.29303/alexandria.v3i1.172.

D. Umagapi and S. Hasan, “Perancangan Sistem Informasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Oba Selatan,” J. Ilm. Ilk. - Ilmu Komput. Inform., vol. 2, no. 2, 2019, doi: 10.47324/ilkominfo.v2i2.26.

P. D. Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D,” Penerbit CV. Alf. Bandung, 2017.

K. W. Angga Permana, “Efektivitas proses pembuatan laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran dengan silabi,” J. AkunStie, vol. 6, no. 2, pp. 102–110, 2020, doi: 10.32767/jas.v6i2.1143.

H. P. Nugroho and J. Lestyowati, “Analisis Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Pengguna Aplikasi SAKTI dengan PIECES Framework,” Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan Keuang. Negara dan Kebijak. Publik, vol. 5, no. 2, pp. 93–104, 2020, doi: 10.33105/itrev.v5i2.188.

C. Aloa, H. Manossoh, and L. Mawikere, “Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada kantor Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget Kota Manado,” GOING CONCERN J. Ris. Akunt., vol. 15, no. 3, pp. 436–439, Aug. 2020, doi: 10.32400/gc.15.3.30078.2020.

N. P. Rana, Y. K. Dwivedi, and M. D. Williams, “Analysing challenges, barriers and CSF of egov adoption,” Transform. Gov. People, Process Policy, vol. 7, no. 2, pp. 177–198, 2013, doi: 10.1108/17506161311325350.




DOI: http://dx.doi.org/10.36055/jiss.v8i1.14570

Refbacks



  is supported by