Hukum Kanonik sebagai Living Law dalam Tindak Pidana Penodaan Agama Pencemaran Hosti Katolik di Kota Atambua (Studi Kasus Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Atb)

Abstract

Bagaimana jika Anda melakukan suatu hal yang menurut Anda biasa dalam agama Anda, tetapi bagi agama lain justru adalah suatu penodaan? Hal ini yang dialami oleh Terdakwa Ciang Hin alias Anton Irawan dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN.Atb. Terdakwa, yang mengaku seorang penganut Kristen Protestan, menerima hosti kudus dalam ibadah Ekaristi Gereja Katolik yang dihadirinya di Gereja Santa Maria Imakulata, Atambua. Hal yang tidak Terdakwa ketahui adalah bahwa Gereja Katolik memiliki larangan bagi umat non-Katolik untuk menerima hosti kudus dalam ibadah Katolik. Hal ini lantas dianggap sebagai penodaan menurut hukum kanonik, yakni hukum yang mengatur internal Gereja Katolik. Salah satu hal yang menarik adalah, Hakim menggunakan hukum kanonik tersebut sebagai bentuk living law yang ada dalam masyarakat Atambua. Artikel ini akan membahas bagaimana konstruksi living law juga dapat digunakan dalam hukum pidana, terutama dalam tindak pidana penodaan agama. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif dengan pendekatan kasus, yakni studi kasus terhadap Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN.Atb dan Putusan Nomor 145/Pid/2014/PT.Kpg. Pembahasan dimulai dari pembuktian mengenai unsur penodaan, yakni bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar hukum kanonik. Kemudian, untuk membuktikan bahwa hukum kanonik dapat dikenakan terhadap Terdakwa, Hakim menggunakan teori kesengajaan yang berasal dari kleurloos begrip, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di dalam gereja Katolik sehingga Terdakwa terikat dengan dan dianggap tahu akan hukum kanonik. Terakhir, untuk membuktikan bahwa hukum kanonik berlaku dalam kasus ini, Hakim menyatakan bahwa hukum kanonik sebagai living law yang dijamin dalam konstitusi, yang mana tidak terlepas dari kenyataan historis dan demografis bahwa Atambua merupakan daerah dengan penduduk mayoritas Katolik.