The Implementation of Adat Land Law (Study of Adat Land of Grand Sultan Tanjungbalai)
Abstract
This study aims to examine the tactics used by the Tanjungbalai City Land Office to register Sultan Grant land. The study employs a qualitative technique with a descriptive approach, concentrating on the context and persons engaged in the Sultan Grant land registration process at the Tanjungbalai City Land Office. The data highlight various barriers to registering Sultan Grant land. The strategies for registering Sultan Grant land include: first, registering the Sultan Grant and then following the procedure for confirming conversion or recognizing rights; second, for Sultan Grants that have been transferred to another party, registering the land through the former Sultan's state land Grant procedure; and third, for Sultan Grants that are not yet registered, treating the registration as an application
Keywords
References
Achmad Chomzah, Ali, Hukum Pertanahan (Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah), Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2003.
--------------------------, Hukum Agraria, Jilid I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004.
--------------------------, Hukum Agraria Julid II, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta, 2004.
---------------------------,Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.
Aminuddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta. Raja Grafindo Persada), 2005.
Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2005.
---------------------, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah, Pembentukan UndangUndang Politik Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1994.
--------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Makalah Seminar Nasional, Jakarta,1997.
-------------------- , Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jiid I, Djambatan, Jakarta, 1999.
--------------------, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003.
Jensen, Gerard, Grantrechten In Deli, oostkust van Sumatera Institut, 1925.
Mochtar Mas`ode, Noer Fauzi, Tanah dan Pembangunan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
Mhd.Yamin Lubis dan Abd.Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional Dibentuk Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i2.24506
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir
Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten
Telp. (0254) 280330 Ext. 218, Fax.: (0254) 281254
Website: https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk
E-mail : [email protected]
OPEN ACCESS POLICY
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.