MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PROGRAM GEBRAK PAKUMIS PLUS DI DESA MUARA KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model perancangan collaborative governance pada pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Program Gebrak Pakumis Plus di Desa Muara Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teori dalam penelitian ini adalah teori proses collaborative governance yang dikemukakan oleh Ratner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan proses kolaborasi yang melibatkan pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat belum melakukan keseluruhan tahapan proses collaborative governance yang dikemukakan oleh Ratner. Adapun rancangan model proses collaborative governance yang dibuat adalah meliputi aktor-aktor mengidentifikasi hambatan dan peluang, mendiskusikan strategi melalui focuss group discussion (FGD), dan merencanakan tindakan kolaborasi dengan tim kecil untuk memastikan implementasi dan evaluasi yang berkelanjutan.
Full Text:
PDF 77-92References
Amalia, R., & Rahmawati. (2024). Kolaborasi Stakeholder terhadap Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon. Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science, 5(1): 55–64. https://doi.org/10.57266/epistemik.v5i1.284.
Andriana, L., & Manaf, A. (2017). Relevansi Aspek Kemiskinan Dan Fisik Lingkungan Kumuh Pada Penentuan Lokasi Penerima Program Kotaku (Studi Kasus Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan). Jurnal Pengembangan Kota, 5(2): 131. https://doi.org/10.14710/jpk.5.2.131-139.
Angel, A., & Nasution, M. A. (2023). Kolaborasi Pemerintah dengan Stakeholders dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 10(1): 69–76. https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3528.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.
Banten, B. P. (2022). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Ribu Jiwa), 2021-2023. https://banten.bps.go.id/indicator/23/145/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html.
Bappeda Kabupaten Tangerang. (2022). Program GEBRAK PAKUMIS PLUS sebagai Upaya Pengurahan Wilayah Kumuh di Kabupaten Tangerang. https://www.youtube.com/watch?v=Lm_dWHlVnsM.
Bupati Kabupaten Tangerang. (2019). Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang.
Bupati Tangerang. (2023). Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Kabupaten Tangerang.
DPPP, K. T. (2023). Data Lokasi Jumlah Penerima BSR2TLH Program Gebrak Pakumis Plus di Kab. Tangerang.
Irawan Denny. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 5(3): 1–12. https://repository.unair.ac.id/67642/.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. (2023). Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas 6.872 Hektar Permukiman Kumuh di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-tingkatkan-kualitas-6872-hektar-permukiman-kumuh-di-indonesia.
Kiswoyo, G. P., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2023). Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 12(2): 9–19. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/37955.
Kristin, C., & Wibawani, S. (2023). Collaborative Governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 11(2): 131–146. https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/download/17654/pdf.
Kurniawan, I., Widianingsih, I., Wiradinata, S., & Raharja, S. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Kampung Wisata dalam Mengatasi Persoalan Kumuh di Kota Tangerang. Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, 19(1): 105–113. http://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/view/41883.
Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.
Newig, J., Challies, E. D., Jager, N. W., Kochskaemper, E., & Adzersen, A. (2018). The Environmental Performance of Participatory and Collaborative Governance: A Framework of Causal Mechanisms. Policy Studies Journal, 46(2): 269–297. https://doi.org/10.1111/psj.12209.
Open Data Kabupaten Tangerang. (2022). Open Data Kabupaten Tangerang. https://opendata.tangerangkab.go.id/dataset/luas-kawasan-kumuh-di-kabupaten-tangerang/resource/a9680151-d0ca-4e3c-9c8f-ceb496e82bcb#%7Bview-graph:%7BgraphOptions:%7Bhooks:%7BprocessOffset:%7B%7D,bindEvents:%7B%7D%7D%7D%7D,graphOptions:%7Bhooks:%7BprocessO.
Pamungkas, O. D., & Sudibyo, D. P. (2021). Collaborative Governance dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta. Journal of Governance and Policy Innovation, 1(1): 1–17. https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.68.
Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta.
Prasetyo, E., Utami, P., & Aulia Amanda, T. (2021). Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perdesaan di Kabupaten Pandeglang. Jurnal Administrasi Publik, 7(3): 276–296. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/6311.
Priadi, A., Sobri, M., Setyoko, P. I., & Putra, R. (2024). Model Collaborative Governance dalam Penyediaan Perumahan (Studi pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan). Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 7(1): 152–164. https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/3064.
Ratner, B. D. (2012). Collaborative Governance Assessment. CGIAR. http://ezproxy.library.dal.ca/login?url=https://search.proquest.com/docview/1468357573?accountid=10406%0Ahttp://sfxhosted.exlibrisgroup.com/dal?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&genre=book&sid=ProQ:ProQ%3Aasfaaquaculture&atitle=&ti.
Rinmayoga, R. A. (2021). Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. In Repository IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/6222/.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif). Bandung: CV. Alfabeta.
Sutikno, C., & Fadhilah, L. (2023). Dampak Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Peningkatan Kualitas Hidup Penerima Manfaat di Kabupaten Banyumas. JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 21(1): 51–66.
Yetri, M. (2020). Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Bantuan RSRTLH Menggunakan Metode Weight Sum Model (WSM) pada Desa Tanjung Garbus 1 Kecamatan Lubuk Pakam. Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer), 19(1): 100-109. https://doi.org/10.53513/jis.v19i1.230.
DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v9i1.28406
Refbacks
- There are currently no refbacks.
