EVALUASI KERJASAMA DAERAH DI KABUPATEN BEKASI
Abstract
Abstrak
Manfaat dari penyelenggaraan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintahan daerah terjadinya sinergitas dalam pembangunan di suatu kawasan/wilayah sehingga dapat saling memberikan keuntungan bagi daerah-daerah yang melakukan kerja sama, serta menekan kebutuhan akan pembiayaan pembangunan di daerah. Kerja sama antara daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara efektif dan efisien dimana efektifitas tersebut memperhatikan petensi daerah dan kemampuan yang dimiliki daerah sehingga dapat membantu dan mendorong pembangunan, tentunya kerjasama daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam mencari keuntungan dan manfaatnya sehingga besar sekali kemungkinan menghadapi kendala, tantangan, dan permasalahan terkait kerjasama daerah tertersebut, baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama dengan luar negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.Full Text:
PDFReferences
Abdulsyani, 1994. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara.
Abdurahman, Benjamin, 2005. Pemahaman Dasar Regional Management & Regional Marketing , IAP.
Alwi, Hasan. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka
Antonius Tarigan, 2011. Kerjasama Antar Daerah (KAD) Untuk Peningkatan enyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Daya Saing Wilayah, ttp://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=161
Dewansyah, Bilal. 2011. “Deliberasi Dalam Proses Demokrasi Elektoral: Praktik Forum Konstituen Dalam Pilkada Kabupaten Bandung”, Jurnal Konstitusi PSKN-FH Unpad dan Mahkamah Konstitusi RI, Volume III, No. 1, 2011.
Eric Zeemering, 2008. “Governing Interlocal Cooperation: City Council Interests and The Implications of Public Management”, Public Administration Review, Vol. 68 No. 4, San Francisco State University.
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 1995. The Triple Helix–University–Industry–Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. EASST Review.
Fandi Tjipto, 1994. Total Qualiti Management. Yogyakarta: Andi Offset.
Ian Brownlie. 1979. Principles of Public International Law, (Oxford University Press, 3 Rd edition
Imam Radianto Anwar Setia Putra. 2013. Identifikasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Identification The Implementation Of Regional Cooperation) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Umum Dan Kependudukan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jln. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012, Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006, Jakarta
Kuncoro, 2004. Mudrajad, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga
Manoj K. Shrestha & Richard C. Feiock, 2011. “Transaction Cost, Exchange Embeddedness, and Interlocal Cooperation in Local Public Goods Supply”, Political Research Quarterly, Vol. 64 No. 3, University of Utah
Marwito, sigit dkk. 2013. Kerjasama Antar Daerah di Bidang Perdagangan sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Jakarta.
Nuryulia Praswati, Aflit. 2017. Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi. Sukoharjo:,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Tromol Pos Pabelan Kartasura.
Obsatar Sinaga, 2010, Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Policy Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jurnal Administratur, Vol.3 No.3 Desember 2010.
Pamudji, 1985. Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan WilayahSuatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara, PT. Bina Aksara,Jakarta
Pitts, Robert A, & David Lei, 1996. Strategic Management, Building and Sustaining Competitive Advantage, West Publishing Company, St Paul,
Rosen, E.D. 1993. Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice.
Pratikno, et.al. 2004. Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah, Yogyakarta: PLOD Departemen Dalam Neger London: Sage Publications, International Educational and Professional
Publisher dalam Sutarman Yudo,2013, Aspek Hukum Ekonomi Dalam Kerjasama Daerah, Yogyakarta: Genta Publishing.
Shinn, T.1997. Instrument Hierarchies: Laboratories, Industry and Divisions of Labour. London: Macmillan
Tarigan, Antonius. 2009. Meningkatkan Daya Saing Wilayah. Buletin Tata Ruang, Maret-April
Tatiek Sri Djatmiati, 2005, “Kerjasama Antardaerah dalam Bidang Perizinan”, Majalah Ilmu Hukum YURIDIKA, Volume 20, No. 4, Juli 2005, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 256.
Widjajani, Arnia Fajarwati, Asep Hidayat. 2017. Model Quadruple Helix Sebagai Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur) Bandung: Universitas Langlangbuana Bandung.
Winarso, Haryo et al, 2002, Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia, Departemen Teknik Planologi ITB, Yayasan Sugijanto Soegijoko.
Yeremias T. Keban, 2009, Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era otonomi: Isu, Strategis, Bentuk dan Prinsip, Dapat dibuka di situs:http://www .bappenas.go.id/node/48/2258/kerjasama -pemerintah-daerah
Zulkifl. 2012. Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus: Indonesia)”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v4i1.7818
Refbacks
- There are currently no refbacks.
