Swot Analysis on Business Development of BUMG Tumbar Jaya, Tumpok Barat, Matang Kuli District, North Aceh Regency

Husni Kamal, Dabella Yunia

Abstract


BUMG is one of the forces that can encourage the creation of economic improvement for Villagers based on the variety of potentials owned and BUMG administrators must be able to manage and develop businesses by looking at existing opportunities and understanding the demand from the community. This research aims to analyze how business development in BUMG Tumbar Jaya. This type of research uses qualitative by direct interview with the headman of Tumpok Barat village and BUMG administrators. The SWOT method used to analyze the data. The conclusion of this research is that BUMG Tumbar Jaya has become a bridge for farmers who lack capital in their business by cooperating with local agricultural shops and should be able to set up their own agricultural stores so that profits become fully owned by Village and need government support to improve human resources in terms of business management and good financial report making.


Full Text:

PDF

References


Ambarwati, Ria Dewi (2020). Optimalisasi Pelaporan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II dengan Pendekatan Soft System

Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BUN KPPN Jakarta II Tahun 2017. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BUN KPPN Jakarta II Tahun 2018. Jakarta.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 14 tentang Akuntansi Kas.

Hadiyanto (2009). Strategic Asset Management: Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (Audited). Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (Audited). Jakarta.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Mu, Yibin. (2006). Government Cash Management: Good Practice and Capacity Building framework. World Bank: Financial Discussion Series.

Mulawarman, A. D. (2014). Akuntansi Tjokro-an Kritis ala HOS Tjokroaminoto. Ekonomika Jurnal Paradigma Islam di Bidang keuangan, Ekonomi dan Pembangunan.

Mulawarman, A. D. (2020). Jang Oetama: Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto (Edisi Revisi). Penerbit Peneleh.

Murwanto, Rahmadi., Insyafiah., & Subkhan. (2006). Manajemen Kas. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Oflagi, Manossoh, Walandouw (2018). Analisis Aplikasi E-Rekon-Lk Terhadap Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2015

Purnomo, Eko Sigit dan Samopa, Febriliyan (2013). Pembuatan Sistem Informasi Rekonsiliasi Keuangan Negara Menggunakan PHP dan MySQL

Puspitarini, Intan (2017). Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Tata Kelola Barang Milik Negara: Analisa Atas Dampak Dan Manfaat

Qadri, R. A., & Jauhari, R. (2020). Desain Kerangka Konseptual Balanced Score Card pada Lembaga Riset Pemerintah. JURNAL PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara), 1(2), 19-37.

Qadri, R. A., Gunawan, E., & Zikrulah, A. (2020). Emancipating Homo Pancasilaus principles for resolving obfuscation in designing residency provision policy. In A. Solikin, Y. Hadiwibowo, B. Setiawan, A. Firmansyah, & H. D. Mulyaningsih (Eds.), Public Sector Accountants and Quantum Leap: How Far We Can Survive in Industrial Revolution 4.0? (First, pp. 1–5). Retrieved from https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780367822965/chapters/10.1201/9780367822965-20

Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Rixon, Daphne & Ellwood, Sheila (2010). Reporting for Public Sector Agencies A Stakeholder Model

Syahdan dan Al-Amjad (2012). Analisis Proses Rekonsiliasi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Banjarmasin

Tjokroaminoto, HOS. 1950. Islam dan Socialisme. Jakarta.

Williams, Mike. (2004), Government Cash Management: Good and Bad Practice.




DOI: http://dx.doi.org/10.35448/jrat.v14i2.12427

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


pISSN 1979-682X    eISSN 2528-7443

Creative Commons License

Jurnal Riset Akuntasi Terpadu (JRAT) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License