ANALISIS KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH: KASUS APBD KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018-2020
Abstract
Desentralisasi fiskal yang diterapkan sejak era reformasi memberi peluang yang cukup besar kepada daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Selain itu, daerah memiliki keleluasaan menggali potensi sumber daya di daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, kewenangan yang besar ini tidak selalu berkorelasi positif. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tata kelola penganggaran dijalankan. Artikel ini berusaha menganalisa anggaran daerah untuk mengetahui bagaimana kinerja dan kemampuan anggaran daerah dengan mengambil kasus APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2018-2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lebak periode anggaran 2018-2019 dapat disimpulkan bahwa secara garis besar kinerja keuangan (APBD) Kabupaten Lebak belum menunjukkan performa yang baik. Berbagai indikator memperlihatkan hasil kurung memuaskan dengan nilai persentase rendah.
Keywords
Full Text:
PDF 151-175 (Indonesian)References
Abdillah, K., & Mursinto. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah Serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2010. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 24 (3), 187-197.
Ahmad, F., & Ali, A. (2011). Decentralised Governance and People Participation in Local Development. Indian Journal of Public Administration, 57(2), 234–241. https://doi.org/10.1177/0019556120110206
Booth, A. (2003). Decentralization and Poverty Alleviation in Indonesia. Environment and Planning C: Government and Policy, 21(2), 181–202. https://doi.org/10.1068/c0127
Brodjonegoro, B., & Asanuma, S. (2000). Regional Autonomy and Fiscal Decentralization in Democratic Indonesia. Hitotsubashi Journal of Economics, 41(2), 111–122. http://www.jstor.org/stable/43296034
Ezcurra, R. (2015). Fiscal decentralization and internal conflict: an empirical investigation. Environment and Planning C: Government and Policy, 33(3), 580–600. https://doi.org/10.1068/c13141r
Halim, Abdul. (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
Kyriacou, A. P., & Roca-Sagalés, O. (2011). Fiscal and Political Decentralization and Government Quality. Environment and Planning C: Government and Policy, 29(2), 204–223. https://doi.org/10.1068/c1016r
Pepinsky, T. B., & Wihardja, M. M. (2011). Decentralization and Economic Performance in Indonesia. Journal of East Asian Studies, 11(3), 337–371. http://www.jstor.org/stable/23419041
Samekto, A. (2012). The Impacts of Budget Decentralization on Economic Growth and Local Government Performance. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, 15 (1), 157-170.
Saputra B., & Mahmudi. (2012) Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. JAAI, 16 (2), 185-199
Sijabat, R. (2016). Fiscal Decentralization and Sustainable Development: Lesson in Indonesia. Asia-Pacific Journal of Rural Development 26 (1), 1-60. https://doi.org/10.1177/1018529120160101.
DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jap.v12i2.11284
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Jurnal Administrasi Publik
Laboratorium Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultas Ageng Tirtayasa Serang, Banten, Indonesia.
Telp: (0254) 280330 ext. 228, Email: [email protected]