Breaking the Communication Barrier: Peran Analis Kebijakan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Abstract

A classic problem of public policy is an inaccurate formulated policy. One of the main causes is the disruption in communication which creates ineffective dissemination of information from the government to policy maker and vice versa. The impact is a degrading quality of the policy itself as well as dissatisfaction of the public towards policy maker. Generally, policy analyst is a cluster of relatively new position in Indonesia’s civil servant. In Indonesia Institute of Science, this infant position would bridge the officials in making better policies. This article analyses the history, obligations, roles and responsibilities of policy analyst as one of the solutions to the problem previously mentioned. The methods use is descriptive qualitative utilizing literature studies of textbooks and scientific journals and observing the media which examined through public policy theories. The result shows that policy analyst is essential to achieve LIPI’s goal and purposes in the future.  Hopefully, this research would be beneficial for the government to formulate the essence of policy analyst as well as revealing information to general public on the importance of policy analyst.

Permasalahan klasik dari kebijakan publik adalah tidak tepatnya suatu kebijakan setelah diformulasikan. Salah satu penyebabnya adalah terganggunya komunikasi yang membuat tidak efektifnya penyaluran informasi dari pemerintah kepada para pembuat kebijakan dan juga sebaliknya. Dampaknya adalah penurunan kualitas dari kebijakan yang dibuat sehingga mengakibatkan munculnya kekecewaan masyarakat sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan mereka kepada para pembuat kebijakan. Secara umum, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan merupakan jabatan yang relatif baru diperkenalkan pada manajamen aparatur sipil negara di Indonesia.  Sementara, di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, keberadaan Analis Kebijakan yang baru berusia satu tahun dapat menjadi jembatan yang menghubungkan para pejabat fungsional kepada para pembuat kebijakan. Dengan adanya jabatan ini, diharapkan kebijakan yang dihasillkan akan menjadi jauh lebih baik. Penelitian ini mengupas sejarah, uraian tugas, peran dan tanggung jawab dari analis kebijakan sebagai salah satu solusi dari perbaikan kualitas kebijakan. Metode yang digunakan adalah qualitatif deskriptif, studi literatur buku teks dan jurnal ilmiah dengan melihat apa yang terjadi pada media cetak terkait permasalahan untuk kemudian dianalisis menggunakan teori-teori kebijakan  publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan jabatan analis kebijakan sangat diperlukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam mencapai visi dan misinya di masa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar pertimbangan formulasi  analis kebijakan,  dan juga untuk menyebar informasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya jabatan analis kebijakan.