Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law

Abstract

The Indonesian state of law, originating from Pancasila and the 1945 Constitution. This is reaffirmed in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, that the State of Indonesia is a state of law. The use of Rechtsstaat and Rule of Law in the concept of a state of law is to distinguish the civil law legal system called the Continental European legal system and the common law legal system called Anglo Saxon, the legal system used in the UK. The relationship between the rule of law and democracy is that democracy must operate within the corridor of the law. This study uses a normative juridical approach, which is the law in reality in social life, as the law is operated by the community in everyday life. Data collection techniques are carried out by means of library research, namely the study of documents that are relevant to research in the library

Negara hukum Indonesia, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pemakaian Rechtsstaat dan Rule of Law dalam konsep negara hukum ini untuk membedakan sistem hukum civil law yang disebut sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum common law yang disebut Anglo Saxon, yaitu sistem hukum yang digunakan di Inggris. Hubungan negara hukum dengan demokrasi adalah bahwa demokrasi harus berjalan dalam koridor hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (library research) yakni studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian di perpustakaan.