Implementation of the Witness and Victim Protection Agency in Providing Protection to Victims of Vigilantes (Eigenrichting)

Nurul Fadilah

Abstract


In Indonesia, witness and victim protection institutions (LPSK) need to be discussed in term of the implementation and its protection to vigilante’s victim. The normative law and secondary data are used to conduct this research. It can be seen that LPSK does not give the protection right yet to vigilante’s victim. It is caused by the victim does not apply for the protection right through the form as a mandatory. This situation leads ineffectiveness of the protection right to the vigilante’s victim from LPSK since some of the victim not ready to report or take an action after the crime occurred. Indeed, medical and psychological rehabilitation need to be fulfilled for the recovery because the victim mostly suffered physically and mentally due to the persecution. Even though the main victim passed away, but the family still have the right like restitution from the offender since qualified as secondary victim.

Keywords


Vigilante (Eigenrichting); LPSK; Legal Protection

Full Text:

PDF

References


Adrianus Meliala, “Dukungan dan Pemulihan bagi Korban Kejahatan serta Praktik-Praktik Terbaik Perlakuan Untuk Korban”, Jurnal Perlindungan, Edisi 4, Vol.I (2014).

Bismar Manik, “Analisis Tindak Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri dan Tindakan Anarkis Terhadap Seseorang yang diduga Melakukan Tindak Pidana”, Jurnal Mahasiswa UPMI, Vol.1, No.1 (2020).

C. Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana, 2014.

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/05/13532951/kasus-pria-dibakar-polisi-sebut-warga-yang-main-hakim-sendiri-bisa-kena,

http://news.liputan6.com/read/3051369/5-fakta-baru-kasus-pria-dibakar-hidup-hidup-di-bekasi,

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17767/model-perlindungan-saksi-dan-korban-tergantung-anggota-lpsk

I Made Khrisna Dwipayana, dkk, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.2 (2020).

Nadia Ayu Apriani, Margo Hadi Pura, “Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.05, No. 02, (2020).

Novita Erdatimulia, dkk, “Viktimologi Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Bullying Di Lingkungan Sekolah”, Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.2, No.1 (2022).

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

PP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Rena Yulia, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Hukum & Pembangunan 49, No.3 (2019).

Sumardi Efendi, “Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah”, Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol.5 Edisi 1 (2020).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Willi Adiansyah, Warih Anjari, “Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri yang Memenuhi Unsur Pasal 170 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Hukum Staatrechts, Vol.5, No 1 (2022).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Southeast Asian Journal of Victimology

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License

Southeast Asian Journal of Victimology is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License