Pandangan Hukum Nasional Dan Internasional Terhadap Organisasi Papua Merdeka: Kriminal Atau Belligerent?
Abstract
Humanitarian Law develops and shifts from meaning to protect wars interpreted as wars between states, eventually developing also to protect conflicts other than the meaning of war between states. This journal was created to provide national and international law views on the Free Papua Organisation case study. The 1945 Constitution, the Declaration of Human Rights, and other regulations relevant to the research are the references for this journal study. The Free Papua Organisation is a movement whose actions will be examined based on the reference regulations. The method used in this research is the normative research method. The data collection method is done employing a literature study. The actions carried out by the Free Papua Organisation are a category of spreading violence that makes this organisation not be said to be belligerent and is more interpreted as a criminal offender.
Keywords: Separatism; Free Papua Organization; National Law; International Law.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Amindoni, Ayomi. "Penembakan di Papua: Jenderal bintang satu TNI meninggal, pemerintah sebut 'KKB teroris'". https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56889526
Anditya, Ariesta Wibisono. "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia". Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2020.
Azizah, Riska Nur; Noor, Syamsuddin Muhammad; Aspan, Zulkifli. "Pengakuan Eksistensi Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)". Thesis. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tahun 2022.
Budiatri, Aisah Putri. 2017. Updating Papua Road Map : Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Beni Prawira Candra Jaya, “Tindakan Amerika Serikat dalam Memerangi Terorisme di Afghanistan dan Hubungannya dengan Prinsip Non Intervensi”, Tirtayasa Journal of International Law, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2023.
CNN Indonesia. " Kronologi Penembakan OPM Renggut 8 Nyawa di Puncak Papua". https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220304061219-12-766486/kronologi- penembakan-opm-renggut-8-nyawa-di-puncak-papua
CNN Indonesia. "OPM Akui Tembak Polisi saat Serang Bandara Nduga Papua". https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200111181016-20-464484/opm-akui- tembak-polisi-saat-serang-bandara-nduga-papua
Galtung, Johan. “Violence, Peace, and Peace Research.” Journal of Peace Research. Volume 6. Nomor 3. Tahun 1969.
Gault-Williams, Malcolm. "Organisasi Papua Merdeka: The free Papua Movement Lives". Bulletin of Concerned Asian Scholars. Volume 19. Nomor 4. Tahun 1987.
Gumelar, Ilham dan Nachrawi, Gunawan. "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka". Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Volume 6. Nomor 2. Tahun 2022.
Khoitil Aswadi, The Double Standards of International Law: A comparative Study of the Conflict in Ukraine and Palestina”, Tirtayasa Journal of International Law, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2023.
Lootsten, M. Yair. "The Concept of Belligerency in International Law". Military Law Review. Volume 166. Tahun 2000.
Mangku, Dewa. 2019. Bunga Rampai: Isu – isu Krusial Tentang Radikalisme dan Separatisme. Penerbit Lakesia.
Mishael, Georgy; Setiyono, Joko; Hardiwinoto, Soekotjo. "Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional." Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
Mulia, Koes Dirgantara Adi; Afrizal, Muhammad Septa; P., Lukman Dwi Hadi, "Pertangungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar". Justitia Jurnal Hukum. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2020.
Nainggolan, Renata Soleman Senewe; Emma V. T.; Lengkong, Natalia L. 2022, "Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris Di Papua". Lex Privatum. Volume 10. Nomor 5. Tahun 2022.
Nasution, Adnan Buyung dan Zen, A. Patra M. 2006. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
Ngatiyem. "Organisasi Papua Merdeka 1964-1998: Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia." Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tahun 2007.
Nurhidayat et al. "Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia". Jurnal Kewarganegaraan. Volume 7. Nomor 1. Tahun 2023.
Sugiyanto, Muhammad Nugroho. "Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Subjek Hukum Internasional". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tahun 2017.
Sukmana, Zahra Nabila dan Irawati. "Status Hukum KKB Papua menurut Hukum Internasional serta Penegakan Hukumnya". Bandung Conference Series: Law Studies. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2023.
Webb-Gannon, Camellia. "Merdeka in West Papua: Peace, Justice and Political Independence". Anthropologica. Volume 56. Nomor 2. Tahun 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v2i2.19714
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Tirtayasa Journal of International Law
Tirtayasa Journal of International Law (TJIL) is an open access journal, so articles are freely available to the readers.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.