The Legal Conundrum of Electoral Dispute Settlement Regarding the Candidacy Threshold

Ferry Fathurokhman, Ahmad Rayhan, Pipih Ludia Karsa, Muhammad Safaat Gunawan

Abstract


This study addresses the persistent challenges in Indonesian electoral dispute resolution and candidacy threshold regulations, a recurring issue in both general and regional elections, notably in 2024. The urgency lies in the need for robust legal frameworks to ensure fair and democratic processes. Employing a normative juridical method with legal, historical, comparative, and conceptual approaches, this research offers novel insights into optimizing dispute settlement mechanisms. It proposes empowering Bawaslu, KPU, and DKPP for proactive and reactive oversight, alongside advocating for candidacy threshold adjustments aligned with prevailing laws and Constitutional Court rulings on presidential thresholds. This research contributes by offering concrete policy recommendations for a more stable and just electoral system.


Keywords


Electoral Dispute Resolution; Candidacy Thresholds; Democratic Governance

Full Text:

PDF

References


Ahmad Rayhan, Qotrun Nida. ‘Demokrasi Pancasila Dan Penerapannya Dalam Negara Kesatuan Repubulik Indonesia’. Literasi Hukum 8, no. 1 (2023): 69–76.

Amalul Arifin Slamet, Sugiyadi, Camelia Putri Irawan, Bias Maulana Saputra. ‘Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Memutus Perkara Sengketa Pemilu Dalam Perspektif Trias Politika’. Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid 1, no. 1 (2024).

Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Chakim, M. Luffi. Sistem Pemilu, Partai Politik Dan Parlemen. Depok: RajaGrafindo Persada, 2023.

Dewi, Lintang Yunisha, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, and Nur Widiyasono. ‘Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput’. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan 8, no. 1 (2022): 36–47. https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082.

Djidar, Haedar. ‘Hakikat Hak Pilih Pada Pemilu Serentak Berdasarkan Suara Sah Nasional Sebagai Indikator Presidential Threshold’. Universitas Hasanuddin, 2021.

Fauzi, Muhammad Oky, and Nanik Prasetyoningsih. ‘Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Melalui Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu’. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 5, no. 1 (2024): 44–52. https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19125.

Febriansah, Yefri. ‘Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024’. Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial Dan Humaniora 2 (2024): 470–80.

Fitriyah. Teori Dan Praktek Pemilihan Umum Di Indonesia. Yogyakarta: Dee Publish, 2012.

Hofifah, Saifuddin, Misbahul Wani, Alfaenawan. ‘Keterlibatan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Hukum Pasca Putusan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja Involvement of Lawmakers in the Legal Process Following the Unconstitutional Decision of the Job Creation Law Hukum Pasca Putusan Inkonstitusi’. Equality : Journal of Law and Justice 2, no. 1 (2025): 42–61.

Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

———. ‘Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024’. Jurnal Etika Dan Pemilu, DKPP 7, no. 1 (2021). https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep.

Jumaeli, E. ‘Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu’. Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi 1, no. 1 (2021): 1–12.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2007.

Misbakhul Anwar, Mahfudz Fahrazi. ‘Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia(Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017)’. Mizan:Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 2 (2023): 1–23.

Mulyadi, Dedi, Cindy Claudia, Nayla Ratu, and Pusfa Januwati. ‘Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024’. Jurnal Hukum Ius Publicum 5, no. 2 (2024). https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185.

Nugroho, Dwi Wahyu. ‘Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik Dan Representasi Demokratis’. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities 17 (2024). https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1131.

Oktafiani Zendrato, Pipi Susanti. ‘Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Medis’. HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA 06, no. 2 (2024): 124–40.

Prakoso, Djoko. Tindak Pidana Pemilu. Jakarta: CV Rajawali, 1987.

Rafyanka Ivana Putri Ngabito, Fence M. Wantu, Mohamad Hidayat Muhtar. ‘Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penegakan Hukum Pemilukada Di Indonesia’. Sinergi Jurnal Riset Ilmiah 2, no. 2 (2025): 15–18.

Rinaldi, Ahmad. ‘Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017’. Lex Positvis 2, no. 3 (2024): 363–81.

Saihu, Mohamad. Penyelenggara Pemilu Di Dunia. Jakarta: DKPP, 2015.

Santoso, Arif Dian, Febrian Arif Wicaksana, Zahra Intan Wulandari, Amiera Aulia, and E-mail Korespondensi. ‘Analisis Yuridis Hak Pasien Terhadap Akses Dan Kerahasiaan Rekam Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam’. Equality : Journal of Law and Justice 2, no. 1 (2025): 27–41.

Singajuru, Erwin Moeslimin. ‘Menggagasa Pembentukan Mahkamah Pemilu Di Indonesia’. Universitas Islam Indonesia, 2022.

Subiyanto, Achmad Edi. ‘General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy’. Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (2020): 355–71. https://doi.org/10.31078/jk1726.

Syaefudin, Muhammad. ‘Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum’. Jurnal Usm Law Review 2, no. 1 (2019): 104. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261.

Syam, Radian. ‘Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif’. Jurnal Etika Dan Pemilu, DKPP 7, no. 1 (2021). https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep.

Utami, Nofi Sri. ‘Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran Dan Sengketa) Yang Terpisah Pisah’. In Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia, ElectoralRecearch KPU., 2019.

Wijayanti, Septi Nur, and Aulia Khansa Nabila. ‘Catatan Kritis Penyelesaian Sengketa Pemilu Terhadap Electoral Justice’. Jurnal APHTN-HAN 4, no. 1 (2025).

Yasin, Mohd. ‘Kedudukan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia’. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 7, no. 1 (2024): 28–34.

Yuliani, Azka, Bunga Aqila, Kayladiva Hasan, and Vania Elvina. ‘Perbaikan Dan Penguatan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi’. Equality : Journal of Law and Justice 1, no. 1 (2024): 45–58.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu




DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i2.32751

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir

EDITORIAL ADDRESS
Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten       
Telp. (0254) 280330 Ext. 218, Fax.: (0254) 281254
Website: https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk
E-mail  : [email protected] 

 

OPEN ACCESS POLICY

Yustisia Tirtayasa is an open access journal, so articles are freely available to the readers.

 


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.