Analisis Pembangunan Desa di Provinsi Banten Berdasarkan Perbandingan Capaian Nilai IDM

Oki Oktaviana, Bani Adi Darma

Abstract


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara berkala menghitung Indeks Desa Membangun (IDM) di seluruh desa di Indonesia. Hasil perhitungan nilai IDM tersebut tidak dijadikan sebagai data dasar sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di desa, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai efektifitas atau kinerja Pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pembangunan desa di Provinsi Banten berdasarkan perkembangan capaian IDM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2021. Data yang dianalisis adalah data IDM tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Hasil analisis berdasarkan data IDM menunjukkan bahwa jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal di Kabupaten Provinsi Banten setiap tahun mengalami penurunan. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat penurunannya mengalami perlambatan. Berdasarkan perbandingan capaian skor IDM, tingkat efektivitas penggunaan dana pembangunan desa di Provinsi Banten relatif kurang efektif dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa dan Bali. Diperlukan langkah-langkah kebijakan yang dapat meningkatkan perekonomian pedesaan sehingga dapat mempercepat peningkatan nilai Indikator Ketahanan Ekonomi (IKE) sebagai salah satu faktor lemah dalam pencapaian nilai IDM di Provinsi Banten

Keywords


IDM, Pembangunan, Desa Tertinggal, Provinsi Banten

References


Badan Pusat Statistik. (2016). Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2019). Indeks Pembangunan Desa 2018 (Masfufah, T. Suryaningsih, & A. Naim (reds); Vol 148).

Badan Pusat Statistik. (2021a). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021. Berita Resmi Statistik No.37/05/Th. XXIV, 1–28.

Badan Pusat Statistik. (2021b). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021. Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXIV, 1–12.

Eom, S. J. (2011). Synergy between state and rural society for development: An analysis of the governance system of the Rural Saemaul Undong in Korea. Korea Observer, 42(4), 583–620.

FAO. (2016). Addressing the root causes of migration and harnessing its potential for development. http://www.fao.org/3/a-i6064e.pdf

Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. Society, 1(1), 35–45. https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40

Hanif Nurcholis, Drajat Tri Kartono, Siti Aisyah. 2018. Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Herlindawati, A., Trimo, L., & Noor, T. I. (2018). Analisis Tekanan Penduduk Terhadap Petani Padi Sawah (Suatu Kasus di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat)Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat). Mimbar Agribisnis, 4(1), 12–24.

Iskandar, A. Halim. (2020). SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Jamal, E. (2017). Membangun Momentum Baru Pembangunan Pedesaan Di Indonesia. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 28(1), 7–14.

Marsono, M. (2017). Membangun Model Pelayanan Publik Desa : Mendekatkan Pelayanan Masyarakat di Tingkat Lokal. Jurnal Borneo Administrator, 13(1), 1. https://doi.org/10.24258/jba.v13i1.272

Ra’is, D. U. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Reformasi, 7(1), 29–46. jurnal.unitri.ac.id › article › download%0A

Sutoro, E., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., Hastowiyono, Suharyanto, & Kuriniawan, B. (2014). Desa Membangun Indonesia. In Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) (Cetakan Pe). Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Regulasi

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor 52 tahun 2018,

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019,

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa nomor 303 tahun 2020,

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 398.4.1 Tahun 2021




DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jap.v13i2.15474

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Copyright (c) 2022 Jurnal Administrasi Publik

 
View My Stats
Free Website Statistics
 
Creative Commons License

Jurnal Administrasi Publik (JAP) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Laboratorium Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultas Ageng Tirtayasa Serang, Banten, Indonesia.

Telp: (0254) 280330 ext. 228, Email: [email protected]