Email this article 
Hide
Show all
Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran stakeholder dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 kelompok stakeholder yang terlibat dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta yaitu pertama, stakeholder kunci yang terdiri dari Walikota Surakarta, DPRD Kota Surakarta serta Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta. Kedua, stakeholder primer meliputi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Ketiga, stakeholder sekunder terdiri atas Akademisi (P3G UNS), LSM Seroja dan Dunia Usaha. Peran masing-masing kelompok stakeholder antara lain stakeholder kunci berperan dalam penentu arah kebijakan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Stakeholder primer berperan dalam membuat program-program pro anak. Stakeholder sekunder memiliki peran sebagai mitra Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta.
Keywords
Full Text:
PDF 98-116 (Indonesian)References
Bryson, John M. 2004. What Do When Stakeholders Matter : Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Minneapolis : Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs.
Chandra, Ery. 2019. Angka Kekerasan Terhadap Anak Selama 2018 Meningkat, Ada Pertambahan Sekitar 300 Kasus. http://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018-meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus Diakses 10 Desember 2018, pukul 10.43 WIB.
Freeman, R.E. 1984. Strategic Management : A Stakeholders Approach. Fitman : Boston.
Fitria Ayuningtyas dan Mitha Kencana. 2018. Startegi Humas Pemerintah Kota Depok Dalam Mensosialisasikan Program Kota Layak Anak (Studi pada RW 06 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok). MetaCommunication: Journal of Communication (3), (1)., 41. Retrieved https://ppjp.ulm.ac.id Diakses 12 Desember 2018, pukul 10.29 WIB.
Hetifah, S.J Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.2018. “Profil Anak Indonesia Tahun 2017”. https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/25/1587/profil-anak-indonesia-tahun-2017 diakses 10 Desember 2018, pukul 08.18 WIB.
Kusuma, Ayu Amalia. 2015. Efektivitas Undang- Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. Lex et Societatis, (3), (1), 2. Retrieved https://ejournal.unsrat.ac.id/ diakses tanggal 10 Desember 2018, pukul 08.45 WIB.
Laurensius Arliman S dan Darmini Roza. 2018. Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, (25), (1), 198. Retrieved http://jurnal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM. Diakses 12 Desember 2018, pukul 09.00 WIB.
Ni’am, Mamluatun. 2017. Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Probolinggo. Realita, (15), (1), 1. Retrieved https://jurnal.iainkediri.ac.id diakses 12 Desember 2018, pukul 13.00 WIB.
ODA (Overseas Development Administration). 1995. Guidance Note on How Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmmes. ODA : London, UK.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Halaman 34.
Setyawan, David. 2018. KPAI : Ada 32 Kasus Trafficking dan Ekspolitasi Anak di Indonesia pada Awal Tahun 2018. http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-32-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-di-indonesia-pada-awal-2018 diakses 11 Desember 2018, pukul 07.00 WIB.
Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Rajawali.
Sri Yuliani. Dan Dwi Ayu Setiyoningsih. 2017.Partisipasi Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kelurahan Layak Anak di Kota Surakarta (Studi tentang Partisipasi Forum Anak Jebres di Kelurahan Jebres). Jurnal Wacana Publik, (1), (1), 46. Retrieved https://jurnal.uns.ac.id Diakses 12 Desember 2018, pukul 09.57 WIB.
Subiyakto, Rudy. 2012. Membangun Kota Layak Anak, Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. SOSIO RELIGIA, (10), (1), 2. Retrieved http://www.aifis-digilib.org diakses 11 Desember 2018, pukul 10.15 WIB.
Supraptiningsih, Umi. 2014. Kesiapan Kabupaten Pamekasan Sebagai Kabupaten Layak Anak. Al- Ihkam, (9), (1), 5. Retrieved http://download.portalgaruda.org diakses 11Desember 2018, pukul 09.30 WIB.
Sutopo. H.B. 2006. Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jap.v12i2.5251
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Jurnal Administrasi Publik
Laboratorium Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultas Ageng Tirtayasa Serang, Banten, Indonesia.
Telp: (0254) 280330 ext. 228, Email: [email protected]