Tools
_3.png)
Email this article Fostering Village Governance: Formulating Regulations on Village-Owned Enterprises in Pabuaran Village, Serang Regency
Abstract
To fulfill national priorities, especially "promoting the general welfare," as stated in the Preamble of the Republic of Indonesia Constitution of 1945. Villages are essential in national development efforts because most Indonesians live in rural regions. Hence, attempts to promote national stability through community economic recovery are necessary. Through the creation of BUMDesa, it is deemed essential for each community to develop its potential. By developing BUMDesa and/or optimizing BUMDesa that has already been formed, it is vital to pay attention to the commercial operations that will be carried out as a driving force for village administration and as a support for the village community's economy. Including Pabuara Village in the Pabuaran District of Serang Regency, which in this instance, serves as the university's foster village. Creating BUMDesa necessitates the creation of a legal foundation, specifically the Village Regulations, to facilitate commercial operations (Perdes)
Full Text:
PDFReferences
Anwar, Khaeril. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume.3, No. 2, (2015), E-ISSN:2477-815X-ISSN:2303-3827.
Elvandri dan Perdana, Indra. Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam ejornal UMRI.
Gunanto, Edy Yusuf Agung. et.all. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dalam Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, ISSN:2548-5644 (Online).
Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negera Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
Nurcholis, Hanif , Pemerintahan Desa: “Unit Pemerintahan Palsu” dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor), dalam Jurnal Politica Volume. 5 No.1, Juni (2014)
Nurcholis, Hanif. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga, 2011.
Putri, Lia Sartika, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation), dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume.13 N0.02 Juni (2016):161-176.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa
Profil Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Tahun 2021.
Rumkel, Lutfi. et.all. Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, E-ISSN:2548-6977 P-ISSN:2087-0825.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wijayanto, Dody Eko. Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, dalam Jurnal Independent Volume .2 No.1
Wahyudianto, Heri. Model Desa di Masa Depan dan Kebijakan Pembinaannya, dalam Jurnal Inovasi Kebijakan Matra Pembaruan, E-ISSN:2549-5283, P-ISSN:2549-5151.
Widjaja, HAW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Lamaan Berita: https://www.rmolbanten.com/read/2020/02/25/15557/Optimalkan-BUMDes,-DPMD-Kabupaten-Serang-Dorong-Peningkatan-Ekonomi-Desa- diunduh pada 28 Oktober 2021.
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.17419
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Probono and Community Service Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten
Telp. (0254) 280330 Ext. 218, Fax.: (0254) 281254
Website: Probono and Community Service Journal (untirta.ac.id)
E-mail : [email protected]
OPEN ACCESS POLICY
.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.