Implementation of Good Governance in Local Government Systems in Indonesia

Ari Purwanti

doi:10.31506/jog.v7i2.15165

Implementation of Good Governance in Local Government Systems in Indonesia

Ari Purwanti

Abstract

This paper discusses the application of government accounting to initiate good governance in local government. This paper initially describes good governance in regional financial management. Next are the regional government accounting standards and finally, the implementation and good governance of the regional government accounting system. Discussion on accrual-based government accounting. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. This study indicates that the application of local government accounting is closely related to four governance arrangements, namely fairness, transparency, accountability, and responsibility. Good governance can be achieved by empowering systems and institutions based on laws and regulations. Good financial management and control based on the government accounting system is the main priority of action taken by the government. In the study, it can also be concluded that accrual-based accounting standards are one of the implementations of good governance in Indonesia's local government accounting system.

Keywords

Good Governance, Local Government, Government Accounting System (SAP), Regional Finance.

Full Text:

PDF

References

Abdullah, S. (2004). Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah. KINERJA, 8(2), 209-210.

Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2002). Akuntansi pemerintahan. Salemba Empat.

Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Village Financial Management Approaching The Enactment Of Uu No. 6 Year 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1), 1-15.

Azlina, N., & Amelia, I. (2014). Pengaruh Good Governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan. Jurnal akuntansi universitas jember, 12(2).

Bastian, I. S. (2002). Sistem akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.

Baswir, R. (2000). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 28(2), 201-209.

Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. UGM PRESS.

Fitriasuri, F. (2021). Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah Bina Manajemen, 4(1), 43-58.

Frederickson, H. G. (1996). Comparing the reinventing government movement with the new public administration. Public administration review, 263-270.

Gamayuni, R. R. (2009). Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju Internasional Financial Reporting Standards. Jurnal Akuntansi dan keuangan, 14(2), 153-166.

Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi pemerintahan. Bogor: In Media.

Hayati, E. (2014). Mewujudkan Good Governance dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah Guna Memperkuat Integrasi Nasional. Jurnal Serambi Edukasi, 2(2).

Indonesia, R. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah, 71.

Kamayanti, A. (2011). Akuntansiasi atau Akuntansiana? Memaknai Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2(3), 531-540.

Kaunang, C. E. (2016). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(2).

Keuangan, D. S. A. (2007). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. Jakarta.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2006). Memorandum pembahasan Penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia. Jakarta.

Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1).

Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Andi Publisher.

Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. Jurnal ilmiah ilmu Pemerintahan, 1(3), 19-29.

Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Second Edition. Jakarta: Salemba Empat.

Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 4(1), 43294.

Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2011). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 13(1).

Pollitt, C., Van Thiel, S., & Homburg, V. (Eds.). (2007). New public management in Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Putra, I. W. G. Y. D., & Ariyanto, D. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. E-Jurnal Akuntansi, 13(1), 14-32.

Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis hasil audit pemerintahan dan tingkat korupsi pemerintahan provinsi di indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 4(1), 73-90.

Semiawan, C. R. (2010). Metode penelitian kualitatif. Grasindo.

Soeprapto, R. (2003). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya, Nomor, 4, 2003.

Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. Prosiding Penelitian Pendidikan dan Pengabdian 2021, 1(1), 49-59.

Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 21-36.

DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jog.v7i2.15165