The Influence of Village Fund Allocation Policies on Infrastructure Development in Villages

Ade Irawan

doi:10.31506/jog.v8i4.23016

The Influence of Village Fund Allocation Policies on Infrastructure Development in Villages

Ade Irawan

Abstract

The objective of this study is to assess the impact of village fund allocation policies on infrastructure development in the village. This research was conducted by collecting data from respondents consisting of representatives from the village administration, community institutions, and communities involved in the development of village infrastructure. In the Manyeti village of Dawuan District, Subang Province. Utilizing a questionnaire, the procedure used is qualitative and collects data. To determine the impact of village fund allocation policy variables on village infrastructure development, a straightforward linear regression technique was utilized to analyze the data. The findings of the study indicate that village fund allocation policies have a substantial impact on infrastructure development in villages. It was discovered that infrastructure development in a village improved proportionally to the amount of funds allocated for infrastructure development. This research is anticipated to aid in the development of more effective and efficient village fund allocation policies for infrastructure development. In addition, the findings of this study can serve as a foundation for future research on infrastructure development in rural communities.

Keywords

Policy; Village Funds; Infrastructure Development.

Full Text:

PDF 619-627

References

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. Jurnal ekonomi & kebijakan publik, 6(1), 61-76.

Apuke, Oberiri. (2017). Quantitative Research Methods: A Synopsis Approach. Arabian Journal of Business and Management Review (kuwait Chapter). 6. 40-47. 10.12816/0040336.

Arina, A. I. S., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 22(3), 22-41.

Batul, F. Z. (2018). Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

Bayari, M.J., Benjamin, D.J., Berger, J.O., Sellke, T.M. (2016). Rejection odds and rejection ratios: A proposal for statistical practice in testing hypotheses. Journal of Mathematical Psychology, Volume 72. https://doi.org/10.1016/j.jmp.2015.12.007.

Budi, D., Rahayu, Y. P., & Mansim, N. (2021). Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Desa (Studi Kasus: Kampung Saubeba Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari. Lensa Ekonomi, 15(01), 113-130.

Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. Economics Development Analysis Journal, 5(1), 101-108.

Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(2), 8-21.

Endah, K. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(1), 76-82.

Hardianti, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). Katalogis, 5(1).

Hermawan, I. (2012). Analisis eksistensi sektor pertanian terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 28(2), 135-144.

Kabir, Syed Muhammad. (2016). Basic Guidelines for Research: An Introductory Approach for All Disciplines. Bangladesh: Book Zone Publication.

Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA), 7(1).

Nasution, Z. (2007). Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta.

Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, 10(1), 1.

Raharjo, M. M. I. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Bumi Aksara.

Sudana, S., Halim, A., & Zulkifli, Z. (2017). Upaya Meningkatkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Besani Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).

Sukarman, S., & Rohim, R. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu, 4(1), 27-40.

Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 6(2), 115-130.

Sumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 4(1), 47-56.

Widianto, A., & Sari, Y. P. (2019). Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Dukuhjeruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes). Jurnal Online Insan Akuntan, 4(2), 209-222.

Wisakti, D. (2008). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah kecamatan geyer kabupaten grobogan. Magister Ilmu Administrasi Negara, UNDIP.

DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jog.v8i4.23016