BUMDes dan Kepemilikan Warga:  Membangun Skema Organisasi Partisipatoris

Dodi Faedlulloh

doi:10.31506/jog.v3i1.3035

BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris

Dodi Faedlulloh

Abstract

Abstract: BUMDes was established to move and accelerate rural economy. It aims to put together all the rural resources under the management of villagers itself in order to increase rural real income and reach self-sustainability. And yet, BUMDes which originally designed as a spearhead of rural economy mostly become inactive and underdeveloped due to the lack of public participation. BUMDes need to learn from the failures of practices of the previous rural economic institutions. Policy architecture that rests on top-down management has been proven impotent in rising rural economy. Instead, it becomes a new medium of capitalization for some rural elites over its resources. To be able to achieve sustainability and autonomy it will take material requirement in term of participation which supported by ownership. Rural people/villagers are entitled to own their rural resources. Therefore, building BUMDes needs to consider a widened ownership. This purpose can be institutionalized by building BUMDes inclusively. By adapting cooperatives model, villagers or rural people will be able to become member or owner of BUMDes.

Keywords : BUMDes, Rural area, Cooperative, Public Participation

Abstrak: BUMDes dibangun dengan tujuan untuk menggerakan dan mengakselerasi perekenomian desa. Harapannya segala sumber daya yang dimiliki desa bisa dikelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa bisa mandiri. Namun BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yang mati sebelum berkembang karena minimnya partisipasi warga. BUMDes perlu belajar dari gagalnya praktik institusi-institusi ekonomi desa sebelumnya. Arsitektur kebijakan yang berpola top-down terbukti tidak mampu meningkatkan ekonomi desa. Justru malah menjadi medan kapitalisasi elite desa atas sumber daya yang dimilki desa. Untuk menuju kemandirian, perlu syarat material berupa partisipasi yang ditopang oleh kepemilikan. Warga desa memiliki hak untuk menjadi pemilik atas sumber daya desanya. Oleh karenanya membangun BUMDes perlu mempertimbangkan kepemilikan yang diperluas. Maka tujuan tersebut bisa dilembagakan dengan langkah membangun BUMDes secara inklusif. Mengadaptasi model koperasi, warga desa bisa menjadi member/pemilik dari BUMDes.

Kata Kunci: BUMDes, Desa, Koperasi, Partisipasi Warga

Keywords

BUMDes; Public participation

Full Text:

1-17 PDF

References

Agunggunanto dkk. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis 13 (1) 67-81.

Agusta, I. (2014). Transformasi Desa Indonesia 2003-2025. Retrieved from http://www.perhepi.org/wp-content/uploads/2014/11/Transformasi-Desa-Indonesia-2003-2025_Dr.-Ivanovich-Agusta.pdf

Anggraeni, Maria RRS. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul. Jurnal Modus 28(2) 155-167.

https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848

Apriyani, S. A. (2016). Strategi Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri dalam Pengelolaan Objek Wisata Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Uiversitas Negeri Yogyakarta.

Atmojo, S. T. (2016). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi). Universitas Jember. Retrieved from http://unej.ac.id/handle/123456789/71282

Auliya, S. A. (2018). Menimbang Pembangunan Desa. Bisnis Indonesia, 2/1/2018.

Bierschenk, T., & Sardan, J.-P. (2003). Power in the Village: Rural Benin Between Democratisation and Decentralisation. Africa, 73(2), 145–172.

Billah, M. ., Loehoer, W., & Kristyanto, A. (2016). Segi Penguasaan Tanah dan Dinamika Sosial di Pedesaan Jawa (Tengah). In S. Tjondronegoro & G. Wiradi (Eds.), Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa (pp. 302–340). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Conyers, D. (1994). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dahlan, N. A. (2014). Kekuasaan Dan Pembangunan Di Desa Diwek Studi Kasus Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Jurnal Politik Muda, 3(2), 1–9.

Davis, K., & Newstrom, J. (2007). Perilaku dalam Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Dewi, A. S. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Journal of Rural and Develompment, 5(1).

Faedlulloh, D. (2016). Membangun Demokrasi Ekonomi : Studi Potensi Koperasi Multi-Stakeholders. Jurnal Masyrakat Indonesia, 42(1), 65–76.

Hu, Z. (2008). Power to the People? Villagers’ self-rule in a North China village from the locals’ point of view. Journal of Contemporary China, 17(57), 611–631. https://doi.org/10.1080/10670560802253287

Isbandi, R. A. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP IU Press.

Moeljarto, T. (1987). Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah Dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Nazir, M. (2009). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nuraini, S. (2010). Hubungan kekuasaan elit pemerintahan desa. Jurnal Kybernan, 1(1), 1–13.

Prasetyo, Ratna A. (2016). Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Dialektika 10 (1) 86-100.

Presthus, R. (1974). Elite in The Policy Process. Cambrdige: Cambridge University Press.

Purnamasari, D. (2015). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Jurnal Adminintrasi Publik, 3(10).

Purnamasari, dkk. (2016). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berbasis Kerakyatan di Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesia, 1(2).

Rafsanzani, H., Supriyono, B., & Suwondo. (2010). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Jurnal Adminintrasi Publik, 1(4).

Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Sahdan. (2007). Membebaskan Desa dari Jeratan Kemiskinan. Mudik, VIII.

Said, M. (2010). Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press.

Shohibuddin, Mohamad. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. Jurnal Masyarakat 21(1) 1-33.

https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.5021

Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, 19(2), 115–131.

https://doi.org/10.22146/jkap.7962

Suroto. (2016, March 19). Koperasi Pertanian Multipihak. Kompas, p. 7. Jakarta.

Tama, D. O. E., & Yanuardi. (2013). Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Tjondronegoro, S., & Wiradi, G. (Eds.). (2016). Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Trisnawati, Ayu P. & Indrajaya, Gusti B. (2014). Peran BUMDes Bagi Petani Miskin di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 6 (6) 1097-1126.

Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/vie

Widjaja, H. A. (2003). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, B. (2003). Komparasi organisasi pedesaan dalam pembangunan : Indonesia vis-à-vis Taiwan, Thailand dan Filipina. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zulkarnaen, Reza. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Jurnal Dharmakarya 5(1).

DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035