Implementation of E-SAKIP Policy in Improving the Performance of State Civil Apparatus in Sleman Regency during the Pandemic

Inggi Miya Febty; Suswanta Suswanta

doi:10.31506/jog.v7i1.14058

Implementation of E-SAKIP Policy in Improving the Performance of State Civil Apparatus in Sleman Regency during the Pandemic

Inggi Miya Febty, Suswanta Suswanta

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the E-SAKIP Policy in Improving the Performance of the State Civil Apparatus in Sleman Regency during the Pandemic using four components of policy implementation, namely on target, government performance, Human Resources and Communication between Government Agencies implementing the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP). which is integrated with the strategic planning system, budget system and government accounting system contained in the Indonesian Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning SAKIP. The research method uses a qualitative descriptive approach. The data collection technique was carried out using the Sleman Regency E-Sakip application data and then Captured through the Ncapture feature in Nvivo 12 Plus to see the implementation of policies in the E-Saki application. The results showed that the implementation carried out by the Sleman district through E-Sakip had been going well even though in the midst of a pandemic the program was running on target. Sleman Regency is one of the districts that received Good accreditation in carrying out performance through E-Sakip. the existence of E-Sakip can have an impact on increasing the performance of the implementation of public policies, programs and activities as well as budget absorption in accordance with the target.

Keywords

ASN, E-SAKIP and Implementation

Full Text:

PDF 202-213

References

(Peraturan Presiden). (2014). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). In Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (pp. 1–44). https://www.peraturan.bpk.go.id

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. Jurnal Adminstrasi Publik, 1(1), 1–11. https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf

Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal, 1(8), 1–19.

Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2020). ANALISIS PENYAJIAN INFORMASI KINERJA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SAKIP PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA Patrycia. Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 15(2), 147–158.

Ardiansyah, M. R. (2021). Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Rangka Pelayanan Pengujian Kendaraan Jenis Angkutan Barang Di Kota Medan.

Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Journal of Governance Innovation, 1(1), 59–76. https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298

Choiriyah. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN KEMISKINAN; STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KELURAHAN KUTO BATU KECAMATAN ILIR TIMUR II. 3, 17–30.

Cilacap, L. K. M. K. (2019). Laporan Laporan Kinerja Kinerja Instansi Instansi Pemerintahan Pemerintahan ( LKj ( LKj IP ) IP ).

Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). Qualitative Descriptive Methods in Health Science Research. Health Environments Research and Design Journal, 9(4), 16–25. https://doi.org/10.1177/1937586715614171

Jeklin, A. (2017). Kebijakan Publik. July, 1–23.

Khaeruddin, F., & Aditiya, R. (2020). Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Assets, 10(2), 195–209.

Kurniadi, B. (2020). Implementasi Kebijakan Akuntabilitas Pemerintah Kota Bandung. Dialektika, 7(1), 78–88. https://doi.org/10.32816/dialektika.v7i1.1425

Leo Agustino. (2018). Analisis Kebijakan Pembangunan Di Desa Suligi Kecamatan Pendalian Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 287. http://repository.uin-suska.ac.id/12259/7/7. BAB II_2018200ADN.pdf

METRO, W. (2018). PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN ATAS KINERJA PERANGKAT DAERAH KOTA METRO.

Naconha, A. E. (2021). UPAYA KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA CONDONGCATUR, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN – DIY. 4(1), 6.

Nur Fitriyah, Yohanes Indrayono, D. H. (2019). Analisis Efektivitas Kinerja Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan, Bogor, 5 (293).

Pangalila, Y., Kaawoan, J., Kumayas, N., Kesehatan, H. D., Seksi, K., Kesehatan, P., Sub, K., Umum, B., Bidang, K., Pendidikan, P., Pendidikan, D., Timur, T., Tengah, T., & Selatan, T. (2019). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon. Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kota Tomohon, 3(3), 1–9.

Radinda, R., & Saleh, S. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Jaringan Internet E-SAKIP Terhadap Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)(Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung). Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 12, 1029–1034.

Ramadhania, S., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar, 807–813.

RI, B. (2021). No Titl. 2021. https://yogyakarta.bpk.go.id/sakip-pemkab-sleman-raih-predikat-a/

Rifai, Achmad, G. S. (2020). EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN KAS RUMAH SAKIT (Studi Kasus pada RS Muhammadiyah Gresik). Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan, 21(2), 7–28.

Safitri, N. H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupa. 19–151.

Sahoming, P., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Implementasi Kebijakan E-SAKIP Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado. Jurnal Eksekutif, 3(3), 1–10.

SASMITA, P. A. G., CAHYADI, M. F., ANDRIYANI, N. L. F. S., MUTIARI, K. N., & SRIASIH, N. P. (2019). Pengelolaan Manajemen Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Dinas Dengan Menggunakan Sistem Terpadu Berbasis E-Sakip (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Kab. Buleleng). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 8(3), 242–251. https://doi.org/10.23887/jinah.v8i3.20022

Sobirin, A. (2014). Konsep Dasar Kinerja dan Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja, 1–67. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.469.5088&rep=rep1&type=pdf#page=81

Suhendra, A. D., Asworowati, R. D., & Ismawati, T. (2020). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA DI MAS DARUL KHAIRAT KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT. Akrab Juara, 5(1), 43–54. http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919

Sumantri, D. . (2018). Kebijaksanaan Pemerintah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 32(1), 39. https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no1.1322

Syahrudin. (2014). Evaluasi ImPLEMENTASI. 25–50.

Zamzam, I., Mahdi, S. A., & Ansar, R. (2017). PENGARUH KOMPETENSI SDM DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJENE Dahlia. 1–24.

DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jog.v7i1.14058